Transisi Kepemimpinan Indonesia: Menyelaraskan Kebijakan Lama dan Inisiatif Baru

Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menegaskan bahwa pendekatan akomodatif yang mereka terapkan tidak akan mengorbankan prinsip meritokrasi. Pengisian jabatan publik dan peran strategis dalam pemerintahan harus tetap berlandaskan pada kompetensi dan integritas, bukan berdasarkan negosiasi politik semata. Reformasi birokrasi juga harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat dieksekusi secara efektif oleh aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi.

Dengan mengedepankan politik akomodatif yang sehat dan kolaboratif, tanpa terjebak pada praktik kartelisasi, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menghadirkan tata kelola yang lebih responsif dan proaktif dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Kesimpulan

Transisi pemerintahan merupakan momen penting bagi Indonesia untuk menata kembali arah kebijakan dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang besar untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan memperkuat capaian positif pemerintahan sebelumnya.

Dengan menyelaraskan kebijakan lama dan baru, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, pemerintah baru diharapkan mampu menghadirkan tata kelola yang lebih responsif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan.

Tantangan ke depan bukan hanya tentang menghadirkan kebijakan yang relevan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. 

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, penguatan demokrasi, dan penciptaan lapangan kerja yang memadai menjadi prioritas utama dalam periode pemerintahan baru ini. Transisi pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat membangun landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa depan, sekaligus mewujudkan visi Indonesia emas yang lebih maju dan berkeadilan.