Mohon tunggu...
Hen Ajo Leda
Hen Ajo Leda Mohon Tunggu... Buruh - pengajar dan pegiat literasi, sekaligus seorang buruh tani separuh hati

menulis dan bercerita tentang segala hal, yang ringan-ringan saja

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Transisi Kepemimpinan Indonesia: Menyelaraskan Kebijakan Lama dan Inisiatif Baru

13 Oktober 2024   15:22 Diperbarui: 14 Oktober 2024   07:10 589
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hasil survei juga menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan publik diantaranya, Inflasi yang rendah selama pemerintahan Jokowi dianggap sebagai faktor kunci dalam menjaga kepuasan publik. 

Meski demikian, keberhasilan dalam mengendalikan inflasi tidak cukup untuk menutupi berbagai tantangan lain, seperti pemberantasan korupsi, penegakan demokrasi, dan penyediaan lapangan kerja. 

Tingkat ketidakpuasan ini semakin terasa di penghujung masa jabatan Jokowi, ketika angka pengangguran meningkat akibat pertumbuhan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.

Catatan dan Tantangan bagi Pemerintahan Selanjutnya

Berdasarkan temuan survei, maka tantangan utama bagi presiden terpilih berikutnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, antara lain adalah 

1) Meningkatkan Pemberantasan Korupsi: Pemerintah perlu memperkuat upaya memerangi korupsi untuk meningkatkan kepercayaan publik. 

2) Memperbaiki Penegakan Demokrasi: Demokrasi yang dianggap menurun perlu diperbaiki agar tercipta iklim politik yang lebih baik. 

3) Mengatasi Pengangguran dan Menciptakan Lapangan Kerja: Penciptaan lapangan kerja yang memadai menjadi prioritas untuk mengurangi angka pengangguran.

Dengan demikian, transisi pemerintahan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dihadapkan tiga tantangan penting yang membutuhkan perhatian serius.

Upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu tuntutan yang paling mendesak. Hanya kurang dari 50 persen masyarakat menilai kinerja pemerintah dalam memerangi korupsi sebagai baik, menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap pendekatan pemerintah sebelumnya. 

Prabowo dan Gibran diharapkan dapat mengambil langkah-langkah lebih tegas dalam memperkuat lembaga antikorupsi dan mendorong reformasi sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel. 

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta dukungan pada whistleblowers, bisa menjadi elemen penting untuk memperkuat integritas birokrasi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun