Transisi Kepemimpinan Indonesia: Menyelaraskan Kebijakan Lama dan Inisiatif Baru
Indonesia akan segera memasuki fase penting dalam politik nasional dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada 20 Oktober 2024. Dalam transisi pemerintahan, selain menandai pergantian kepemimpinan, juga membuka lembaran baru dalam tata kelola kebijakan nasional, dan menjadi cerminan dinamika politik dalam negeri yang terus berkembang.
Proses ini diharapkan mampu memberikan arah baru menuju Indonesia emas, sekaligus menjadi momen untuk menilai kembali pencapaian sebelumnya. Tantangan utama bagi pemerintahan baru adalah menyelaraskan program-program yang telah berjalan dengan rencana kebijakan baru yang lebih progresif, guna mewujudkan pemerintahan yang efisien dan adaptif terhadap perubahan.
Dengan demikian, di tengah perubahan ini, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan selama masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), yang kemudian menjadi landasan yang kuat bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadirkan tata kelola yang responsif dan proaktif di semua bidang dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Kilas Balik Capaian Kepemerintahan Jokowi 2 Periode
Lembaga survei Indikator Politik mencatat sekitar 75 persen masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir masa jabatannya. Â Menurut Prof. Burhanudin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, data survei yang dilakukan mencakup tren kepuasan publik sejak era Presiden Megawati hingga pemerintahan Jokowi.
Secara khusus, data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Jokowi lebih tinggi di periode kedua dibandingkan periode pertama. Â Pada periode pertama, tingkat kepuasan sempat mengalami penurunan tajam hingga 40-an persen pada Juni 2015, akibat inflasi yang mencapai 7,3 persen setelah kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, Jokowi segera memulihkan keadaan dengan mengalihkan dana subsidi ke proyek infrastruktur dan bantuan sosial, sehingga tingkat kepuasan kembali meningkat.
Selama dua bulan terakhir sebelum survei dilakukan pada September 2024, tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi mengalami penurunan dari 82 persen menjadi 75 persen, atau turun 7 persen. Prof. Burhan menyebutkan dua faktor utama yang memengaruhi penurunan ini, yakni 1) Sentimen Negatif terhadap Kondisi Ekonomi, dimana Masyarakat merasakan dampak deflasi yang berujung pada penurunan daya beli. 2) Aksi Kawal MK: Aksi ini terkait respons publik terhadap inisiatif pemerintah dan DPR untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Pilkada, yang menimbulkan ketidakpuasan.
Hasil survei juga menunjukkan aspek-aspek yang paling diapresiasi dan yang dianggap kurang oleh masyarakat. Aspek positif yang diapresiasi oleh masyarakat meliputi: 1)Pengendalian Inflasi: Kebijakan Jokowi dalam menjaga inflasi rendah diapresiasi oleh masyarakat. 2)Infrastruktur dan Transportasi Umum: Pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan transportasi publik mendapatkan apresiasi tinggi. 3) Pelayanan Kesehatan: Program-program kesehatan yang diterapkan pemerintah mendapat tanggapan positif.
Sedangkan Aspek negatif yang dianggap kuran oleh masyarakat meliputi: 1) Pemberantasan Korupsi: Kurang dari 50 persen masyarakat menilai upaya pemerintah dalam memerangi korupsi sebagai baik. 2) Penyediaan Lapangan Kerja: Hanya 44 persen responden yang menyatakan bahwa pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja. 3) Pengurangan Pengangguran: Hanya 39 persen masyarakat yang mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran.
Hasil survei juga menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan publik diantaranya, Inflasi yang rendah selama pemerintahan Jokowi dianggap sebagai faktor kunci dalam menjaga kepuasan publik. Meski demikian, keberhasilan dalam mengendalikan inflasi tidak cukup untuk menutupi berbagai tantangan lain, seperti pemberantasan korupsi, penegakan demokrasi, dan penyediaan lapangan kerja. Tingkat ketidakpuasan ini semakin terasa di penghujung masa jabatan Jokowi, ketika angka pengangguran meningkat akibat pertumbuhan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.
Catatan dan Tantangan bagi Pemerintahan Selanjutnya
Berdasarkan temuan survei, maka tantangan utama bagi presiden terpilih berikutnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, antara lain adalah 1) Meningkatkan Pemberantasan Korupsi: Pemerintah perlu memperkuat upaya memerangi korupsi untuk meningkatkan kepercayaan publik. 2) Memperbaiki Penegakan Demokrasi: Demokrasi yang dianggap menurun perlu diperbaiki agar tercipta iklim politik yang lebih baik. 3) Mengatasi Pengangguran dan Menciptakan Lapangan Kerja: Penciptaan lapangan kerja yang memadai menjadi prioritas untuk mengurangi angka pengangguran.
