Untuk melengkapi kekurangan pada UU PPn sebelumnya, UU ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
Meski ketentuan baru tentang Pajak Pertambahan Nilai ini juga diatur kembali dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klaster perpajakan, namun UU 42 Tahun 2009 sebagian masih berlaku.
Ada beberapa bagian pasal dalam UU Cipta Kerja Klaster perpajakan ini yang mengubah atau menambahkan beberapa pasal dari undang-undang pendahulunya.
5. Terbaru dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021
Peraturan perundang-undangan perpajakan tentang PPn tertuang dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.Â
Dasar Pengenaan Tarif Pajak PPn
Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri terdiri dari :
1. Harga Jual
