Contohnya, apabila terjadi Sanering maka Rp100.000 menjadi Rp50.000. Namun, harga barang yang semula Rp100.000 masih akan tetap. Â Â
Itulah sekilas pemanahaman mengenai Redenominasi yang sebagian diintisarikan dari RUU Redenominasi. Â
Jadikah Redenominasi?
Redenominasi ini memerlukan waktu yang panjang, dari persiapan hingga penyesuaiannya. Dalam RUU Redenominasi, penyederhanaan jumlah digit rencananya mulai berlaku 1 Januari 2020 yang diawali dengan BI mengeluarkan dan mengedarkan Rupiah dengan kata "Baru". Selanjutnya, mulai 1 Januari 2025, BI mengeluarkan dan mengedarkan Rupiah tanpa kata "Baru".
Proses berikutnya pun masih panjang karena adanya pencabutan dan penarikan Rupiah lama hingga 31 Desember 2024 dan Rupiah dengan kata "Baru" hingga 31 Desember 2028.
Dari urutan waktu itu saja sudah jelas jauh terlewat sehingga sulit menyimpulkan jadi atau tidaknya pemberlakuan Redenominasi ini.
Selain urutan waktu, bisa juga dijajaki dari beberapa rencana kebijakan BI. Merujuk pernyataan Gubernur BI dalam Pertemuan Tahunan BI 2023 November lalu, pada tahun 2024, dengan berlanjutnya gejolak global, kebijakan moneter akan tetap pada stabilitas (pro-stability).Â
Sementara empat kebijakan lain, yaitu kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah untuk pertumbuhan (pro-growth).
Dari pernyataan tersebut, Redenominasi tidak masuk dalam rencana strategis bank sentral tahun depan. Â Â
Dalam forum yang sama, sambutan Presiden Indonesia menekankan pada penguatan ekonomi domestik dalam menghadapi risiko geopolitik pada 2024 dan dorongan kepada sektor riil.
Isu redenominasi tidak disinggung juga oleh kepala pemerintahan.
