Menangani warga sedapat mungkin harus cepat, tuntas, dan bertanggungjawab.
Apakah itu hanya impian?
Sepertinya masih sebatas impian, karena penerapan di lapangan sangat jauh bertolak belakang.
Empat jam lebih waktu tunggu tidaklah bisa dibanggakan sama sekali. Malah "waktu tunggu" bisa melebar menjadi 24 jam, jika harus kembali esok hari di jam awal buka layanan, 08.00 WITA.
Pertimbangkan asas kemanusiaan dalam hal ini. Pikirkan warga yang bekerja harian dan upah mereka terpaksa harus dipotong atau tidak memperoleh pendapatan karena tidak masuk bekerja. Pikirkan warga yang mungkin bermasalah dengan kesehatan, tapi terpaksa harus mengurus sendiri haknya di BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi harus dua hari berturut-turut kembali ke BPJS Ketenagakerjaan! Berapa kerugian warga dalam hal ini?
Pangkas "waktu tunggu" warga. Hapus stigma "lelet" dan "lola" alias loading lambat di dahi instansi pemerintah. Buat warga sejahtera. Percepat proses pelayanan publik. Dengan demikian warga bisa fokus bekerja, sehat, dan ujung-ujungnya memberikan sumbangsih juga untuk negara pada akhirnya.
Hargai waktu warga. Itu harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
5. Perbaiki pengoperasian aplikasi JMO, supaya lebih memudahkan warga untuk mengurus pemeriksaan atau pencairan dana JHT atau yang lainnya
Berkutat dengan aplikasi.
Itulah awal yang buruk saat bertemu dengan petugas berbaju hijau yang sudah dibahas di awal tulisan ini.
Saya heran dengan berbagai aplikasi dari beberapa instansi pemerintah. Saya tidak tahu banyak tentang keseluruhan aplikasi instansi pemerintah karena saya tidak menginstal semuanya. Hanya beberapa yang saya gunakan, karena berkaitan dengan kehidupan saya. JMO tidak termasuk, karena saya bekerja di sektor informal dan tidak bersinggungan dengan BPJS Ketenagakerjaan, namun kalau mau jujur, sewaktu melihat rating dan ulasan tentang aplikasi JMO di Play Store dan ketika melihat sendiri di BPJS Ketenagakerjaan bagaimana petugas menangani permasalahan warga, terkesan aplikasi ini masih banyak kekurangan dalam sistem pengoperasian.
Edukasi warga dalam pengoperasian aplikasi JMO juga perlu digalakkan supaya warga mandiri dalam memperoleh informasi akan hak mereka yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Banyaknya warga yang memenuhi gedung BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan kurang jelasnya informasi pengoperasian aplikasi JMO dan tata kelola berbagai jaminan yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Kapan Pemerintah Menghargai Waktu Warganya?
