Implementasi Fungsi Perwakilan Politik dan Perwakilan Fungsional Anggotan Dewan dengan Konstituennya

Output dari adanya aspirasi diperuntukkan untuk penyusunan kebijakan yang akan diimplementasi demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keputusan kebijakan ini pun juga mengalami intervensi diluar legislator itu sendiri. Riki ganesha menyampaikan adanya intervensi partai politik juga mempengaruhi kebijakan.

"Partai secara keseluruhan dan anggota dewan sebuah fraksi, tentunya hubungannya dengan partai, secara keseluruhan, dewan adalah kepanjangan tangan dari partai. Partai merumuskan kebijakan yang menjadi aspirasi dari masyarakat, fraksi yang mengamankan kebijakan."

Pada hubungan komunikasi wakil terhadap terwakil pada studi kasus Riki Ganesa. Riki mengungkapkan adanya masalah dalam anggaran yang diberikan selama implementasi. Meskipun dalam politik alokasi anggaran Riki Ganesha sudah terimplementasi, namun masih banyak anggaran yang dirasa kurang dalam pemenuhan dapil 3 untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini disampaikan secara langsung dalam wawancara bersama Riki Ganesha bahwa :

"Masyarakat ada yang tidak rasional dalam mengungkapkan aspirasinya, realisasinya tidak mudah sebagai anggota DPRD, masuk sistem politik kemudian jadi, ketika dalam proses penyampaian, dibikin form atau surat, kita inventarisir, tidak semuanya terealisasi, dari 1000, 100 sudah bagus, karena terbebani anggaran yang kurang. Kab. bandung 6 triliun, 60% masih untuk belanja pegawai, sisanya untuk infrastruktur yang terbagi lagi, PAD juga masih kurang."

Tanggapan wakil dalam bidang pelayanan lagi lagi menitik beratkan pada kesadaran terwakil terhadap aspirasi-aspirasi yang telah disalurkan. Dari wawancara penulis dengan Riki Ganesa yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bandung mengatakan bahwa :

"Memang harus disadari, dewan itu dewa kata masyarakat, harus serba bisa, kadang juga menggunakan uang pribadi. Kebanyakan ada realisasi namun tidak bisa semuanya. Anggaran, program, dan pewaktuan, intinya bagaimana caranya fungsi pelayanan adalah dimudahnya komunikasi, kuncinya, mudahnya masyarakat mengakses apa yang menjadi harapan masyarakat itu sendiri."

Sebagai wujud pelayanan, Riki Ganesha memberikan pelayanan sepenuhnya komunikasi wilayah baik itu ketika sedang di rumah untuk menerima tamu dan juga turut berpartisipasi kedalam kunjungan program program yang menyeluruh di setiap wiayah dapil 3. Riki Ganesha melalui KIM juga turut membuka komunikasi secara transparan dan seluas-luasnya untuk menjangkau terwakil. Kontak langsung dan tidak langsung perlu diadaptasikan kedalam hubungan wakil dan terwakil dalam bidang pelayanan.

Hubungan politik sebagai tolak ukur keberhasilan implementasi perwakilan politik dan fungsional melalui softselling yang dijalin cukup lama mulai dari implementasi fungsi perwakilan politik atau fungsi perwakilan incumbent dengan konstituennya. Pendekatan Riki Ganesha yang sudah memiliki visi untuk maju menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung membuahkan jalan yang mudah.

Selain dari bentuk softsellingnya, pendekatan transparansi menjadi upaya yang penting dalam menjalin komunikasi yang secara intensif membawa kepercayaan kepada masyarakat yang efektif. Salah satu cara yang dilakukannya yaitu dalam penggunaan media infomasi sebagai bentuk komunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang sudah dapat diakses masyarakat secara menyeluruh. 

Hubungan yang dilakukan Riki Ganesha dapat bertahan lama karena sudah masuk dalam kepercayaan dan tingkat pengalaman yang didasarkan pembangunan suprastruktur dan infrastruktur demi menunjang fungsi perwakilan fungsional.

Konsep Jean Mansbridge dan Hannah Patkin, kedua konsep didapati dalam implementasi Riki Ganesha sebagai incumbent maupun sebagai wakil kepada konstituennya. Berurutan mulai dalam pelaksanaan incumbent yang menggunakan konsep Jean Mansbridge dan ketika sudah menjadi wakil menggunakan konsep Hannah Pitkin.