Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu/Pilkada dalam Era Demokrasi Pasca Orde Baru

3. Tahapan pengalokasian sumber daya, tahapan ini menunjukan sudah dilaksanakannya kegiatan peningkatan sumber daya berupa bimbingan teknis kepada seluruh panitia adhoc yang akan melakukan sosialisasi pemilu/pilkada(Kodiyat, 2019).

Pemilu/pilakada yang dilaksanakan secara langsung telah digunkan sebagi salah satu cara untuk menciptakan pemerintahan yang paling demokratis dan menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Oleh karna itu, pemilihan secara lansung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi, dimana rakyat memilih pemimpin dan wakil kepala daerah. Hal ini dalam demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat(Hutapea et al., 2015). 

Dari tahun ketahun pasca orde baru, selalu muncul partai-partai baru yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum di indonesia. Contohnya pemilu serentak tahun 2019 ada beberapa partai-partai baru, seperti Partai Garuda Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan lain-lain. Dengan munculnya paratai-partai baru ini dapat memberikan dampak perubahan dalam konfigurasi kekuatan politik yang sudah ada dan menaikan persaingan dalam politik(Prof Dr. Siti Zuhro et al., 2022)

Peran instusi penegak hukum, seperti Komisi Pemlihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Panwaslu juga memberikan dampak dalam pemilihan umum di Indonesia. Institusi ini bertugas sebagai pemantau segala proses pemilihan dan mengurangi korupsi dalam politik(Prof Dr. Siti Zuhro et al., 2022).

E. KESIMPULAN 

Penelitian ini menjelaskan pemilu di indonesia berkembang dari era reformasi hingga tahun 2019. Berbagai pemilu yang diselenggarakan menunjukkan evolusi sistem pemilihan mulai dari pemilu pertama setelah reformasi pada tahun 1999 dengan prinsip LUBER JURDIL, hingga pemilu tahun 2019 yang melibatkan partai-partai baru seperti Perindo, Berkarya, Garuda, PSI, dan lainnya. 

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan pilkada sangat penting untuk membangun demokrasi yang baik dengan legitimasi yang kuat. Untuk meningkatkan partitsipasi masyarakat dengan ini KPU, Partai Politik, dan lembaga sosial harus menerapkan strategi khusus, seperti yang dilakukan dalam pemilu di Sumatera Utara dengan tiga indikator strategi yang terfokus.

Rakyat dapat memilih pemimpin dan wakil kepala daerah melalui pemilihan umum langsung, yang merupakan representasi asli dari demokrasi. Instusi penegak hukum seperti KPU, Bawaslu, dan Panwaslu sengat penting untuk mengawasi pemilihan dan mengurangi korupsi politik.pemilu di indonesia terus mengalami perubahan karena perkembangan sistem pemilihan, partai politik baru, dan paren instusi penegak hukum. Perubahan ini berdampak pada konfigurasi keuatan politik dan meningkatkan persaingan politik. Akibatnya, pemilu ini menjadi cerminan dari dinamika demokrasi yang terus berkembang.

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagi, K., Tata, P., & Indonesia, P. (2015). Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu ii. http://kemitraan.or.id