Mohon tunggu...
Frans Leonardi
Frans Leonardi Mohon Tunggu... Akuntan - Freelace Writer

Sebagai seorang introvert, Saya menemukan kekuatan dan kreativitas dalam ketenangan. Menyukai waktu sendirian untuk merenung dan mengeksplorasi ide-ide baru, ia merasa nyaman di balik layar ketimbang di sorotan publik. seorang amatir penulis yang mau menyampaikan pesannya dengan cara yang tenang namun , menjembatani jarak antara pikiran dan perasaan. Salam dari saya Frans Leonardi

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Menilik Kebijakan Pajak Indonesia, Sudah Adil atau Memberatkan Rakyat?

18 Desember 2024   08:20 Diperbarui: 18 Desember 2024   13:30 85
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Rapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  (KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU)

Meski konteksnya berbeda, bayangan masa lalu ini masih memengaruhi cara masyarakat memandang pajak. Bagi sebagian orang, pajak sering kali dianggap sebagai kewajiban yang dipaksakan, bukan sebagai bentuk kontribusi sukarela untuk pembangunan.

Membangun Kesadaran Pajak yang Lebih Baik

Meski banyak tantangan, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pajak adalah bagian dari gotong-royong dalam membangun bangsa. 

Sedangkan di negara-negara maju, seperti Swedia dan Norwegia, kesadaran pajak masyarakat sangat tinggi karena mereka merasakan manfaat langsung dari layanan publik yang berkualitas.

Di Indonesia, membangun kesadaran seperti ini tentu membutuhkan waktu dan usaha. Pemerintah harus menunjukkan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga hak masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan. Misalnya, pemerintah bisa mengedukasi masyarakat melalui kampanye yang menekankan manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari, seperti subsidi pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, peran media juga sangat penting dalam membangun narasi positif tentang pajak. Daripada hanya menyoroti kasus korupsi atau kebocoran anggaran, media juga harus memberikan ruang untuk berita-berita positif tentang bagaimana pajak digunakan untuk memajukan daerah-daerah terpencil atau membantu masyarakat yang kurang mampu.

Kesimpulan

Kebijakan pajak di Indonesia adalah refleksi dari tantangan besar yang dihadapi negara ini dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Meski memiliki banyak kekurangan, sistem perpajakan kita tetap memiliki potensi besar untuk menjadi alat transformasi sosial yang efektif.

Namun, untuk mencapai itu, pemerintah harus lebih serius dalam menangani masalah ketimpangan, transparansi, dan administrasi pajak. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pajak sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Hanya dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat, kita bisa menciptakan kebijakan pajak yang tidak hanya sesuai, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi semua. Pajak bukanlah beban, melainkan investasi kita untuk masa depan yang lebih baik.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun