Tantangan Lain dalam Kebijakan Pajak
Selain ketimpangan beban pajak, masalah lain yang sering muncul adalah minimnya transparansi dalam penggunaan pajak. Banyak masyarakat merasa skeptis terhadap pemerintah karena sering mendengar kasus korupsi atau pemborosan anggaran.
Misalnya, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, ditemukan indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan di beberapa daerah. Hal ini memperparah persepsi bahwa uang pajak yang dibayarkan rakyat tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan publik. Ketika rakyat mendengar berita tentang proyek infrastruktur yang mangkrak atau dana bansos yang diselewengkan, rasa kepercayaan terhadap pemerintah pun menurun.
Selain itu, kebijakan pajak di Indonesia juga sering dianggap tidak ramah bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Meski pemerintah telah memberikan insentif berupa tarif pajak final sebesar 0,5% untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar, banyak pelaku usaha kecil yang mengeluhkan prosedur administrasi pajak yang rumit. Proses pengisian laporan pajak, misalnya, sering kali membingungkan dan memakan waktu.
Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah untuk Meningkatkan Kepercayaan Rakyat?
Untuk memperbaiki hubungan antara rakyat dan kebijakan pajak, pemerintah perlu bekerja keras dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat ingin melihat bahwa uang pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan segelintir elite.
Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pelaporan penggunaan pajak agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya, melalui platform digital yang transparan, rakyat bisa mengetahui alokasi dana pajak secara rinci, mulai dari proyek infrastruktur hingga program bantuan sosial.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan pajak tidak memberatkan rakyat kecil. Kenaikan tarif pajak, seperti PPN, sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah harus peka terhadap situasi ekonomi global, seperti inflasi dan fluktuasi harga komoditas, yang dapat memengaruhi daya beli rakyat.
Pajak dalam Perspektif Sejarah dan Budaya
Untuk memahami mengapa kebijakan pajak sering kali menjadi isu sensitif, kamu juga perlu melihatnya dari perspektif sejarah dan budaya. Di masa kolonial Belanda, pajak sering kali digunakan sebagai alat penindasan. Sistem tanam paksa, yang mewajibkan petani untuk menyerahkan sebagian hasil panennya kepada pemerintah kolonial, meninggalkan luka mendalam dalam ingatan kolektif bangsa.
Meski konteksnya berbeda, bayangan masa lalu ini masih memengaruhi cara masyarakat memandang pajak. Bagi sebagian orang, pajak sering kali dianggap sebagai kewajiban yang dipaksakan, bukan sebagai bentuk kontribusi sukarela untuk pembangunan.
