Mohon tunggu...
Frans Leonardi
Frans Leonardi Mohon Tunggu... Akuntan - Freelace Writer

Sebagai seorang introvert, Saya menemukan kekuatan dan kreativitas dalam ketenangan. Menyukai waktu sendirian untuk merenung dan mengeksplorasi ide-ide baru, ia merasa nyaman di balik layar ketimbang di sorotan publik. seorang amatir penulis yang mau menyampaikan pesannya dengan cara yang tenang namun , menjembatani jarak antara pikiran dan perasaan. Salam dari saya Frans Leonardi

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Menilik Kebijakan Pajak Indonesia, Sudah Adil atau Memberatkan Rakyat?

18 Desember 2024   08:20 Diperbarui: 18 Desember 2024   13:30 63
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Rapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  (KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU)

Ketika rakyat mendengar berita tentang proyek infrastruktur yang mangkrak atau dana bansos yang diselewengkan, rasa kepercayaan terhadap pemerintah pun menurun.

Selain itu, kebijakan pajak di Indonesia juga sering dianggap tidak ramah bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Meski pemerintah telah memberikan insentif berupa tarif pajak final sebesar 0,5% untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar, banyak pelaku usaha kecil yang mengeluhkan prosedur administrasi pajak yang rumit. Proses pengisian laporan pajak, misalnya, sering kali membingungkan dan memakan waktu.

Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah untuk Meningkatkan Kepercayaan Rakyat?

Untuk memperbaiki hubungan antara rakyat dan kebijakan pajak, pemerintah perlu bekerja keras dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

Masyarakat ingin melihat bahwa uang pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan segelintir elite.

Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pelaporan penggunaan pajak agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya, melalui platform digital yang transparan, rakyat bisa mengetahui alokasi dana pajak secara rinci, mulai dari proyek infrastruktur hingga program bantuan sosial.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan pajak tidak memberatkan rakyat kecil. Kenaikan tarif pajak, seperti PPN, sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. 

Pemerintah harus peka terhadap situasi ekonomi global, seperti inflasi dan fluktuasi harga komoditas, yang dapat memengaruhi daya beli rakyat.

Pajak dalam Perspektif Sejarah dan Budaya

Untuk memahami mengapa kebijakan pajak sering kali menjadi isu sensitif, kamu juga perlu melihatnya dari perspektif sejarah dan budaya.

Pada masa kolonial Belanda, pajak sering kali digunakan sebagai alat penindasan. Sistem tanam paksa, yang mewajibkan petani untuk menyerahkan sebagian hasil panennya kepada pemerintah kolonial, meninggalkan luka mendalam dalam ingatan kolektif bangsa.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun