Inti Perpres ini mengatur:
Pasal 4 Ayat 1;Â
Penentuan Lokasi, lagi-lagi ditegaskan persyaratan adanya Perda RZWP-3-K yang mana DKI belum mempunyai.
![Pasal 4 Perpres 122 Tahun 2012|Dokumentasi pribadi](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/10/31/x-4-59f7b21612ae9431b17012f4.png?t=o&v=555)
Pasal 4 Perpres 122 Tahun 2012|Dokumentasi pribadi
Dikarenakan Jakarta masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), Menteri KKP Â adalah orang yang berhak memberikan izin lokasi.
![Perpres No 122 Tahun 2012 Pasal 16|Dokumentasi pribadi](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/10/30/x-5-59f6d8f874bbb017624f02d2.png?t=o&v=555)
Perpres No 122 Tahun 2012 Pasal 16|Dokumentasi pribadi
Padahal dari hierarki perundangan, jelas UU atau Perpres diatas Keputusan Gubernur.Â
Silahkan anda lihat UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Ayat 1 dibawah ini.
![Dokumentasi pribadi](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/10/30/x-40-59f6daf0f33a2d5fbf282fc2.png?t=o&v=555)
Dokumentasi pribadi
![Dokumentasi pribadi](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/10/30/x-48-59f6ddc78dc3fa239c0ebf83.png?t=o&v=555)
Dokumentasi pribadi
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!