Pembatalan Reklamasi, Anies "Direstui" KPK dan Menteri Susi

Inti Perpres ini mengatur:

Pasal 4 Ayat 1; 

Penentuan Lokasi, lagi-lagi ditegaskan persyaratan adanya Perda RZWP-3-K yang mana DKI belum mempunyai.

Pasal 4 Perpres 122 Tahun 2012|Dokumentasi pribadi

Pasal 16 Ayat 2;

Dikarenakan Jakarta masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), Menteri KKP  adalah orang yang berhak memberikan izin lokasi.

Perpres No 122 Tahun 2012 Pasal 16|Dokumentasi pribadi

Singkat kata, dalam mengeluarkan izin prinsip dan pelaksanaan reklamasi yang lalu, Gubernur DKI tidak menunggu Perda Zonasi dan Persetujuan Menteri KKP. Inilah dua kesalahan fatal Gubernur DKI dalam hal legalitas proyek reklamasi.

Padahal dari hierarki perundangan, jelas UU atau Perpres diatas Keputusan Gubernur. 

Silahkan anda lihat UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Ayat 1 dibawah ini.

Dokumentasi pribadi

Selain itu, sebuah keputusan yang cacat bisa dibatalkan sesuai amanat UU No 30 Tahun 2014 Tentamg Administrasi Negara, lihat pasal 66 dibawah ini..

Dokumentasi pribadi

Jadi tunggu apalagi Pak Anies........