Mohon tunggu...
Faiz Muhamad Fathoni
Faiz Muhamad Fathoni Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Esa unggul

Hobi saya menulis

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Pancasila dan Etika Politik

26 Oktober 2024   08:59 Diperbarui: 26 Oktober 2024   08:59 59
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS

Melatih dan membiasakan diri bersikap adil dan berjiwa sosial dan kemasyarakatan.9

Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila. Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia baik oleh rakyat maupun penguasa. Oleh karena itu dapat dikatakan kehidupan politik yang meliputi berbagai aktivitas politik dinilai etis, jika selalu berpijak kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Pancasila sebagai etika politik berarti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam setiap tingkah laku politik. Bisa diartikan bahwa Pancasila merupakan roh ketika seseorang dalam berpolitik. Penjabaran Pancasila sebagai etika politik Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa : Sila pertama ini memiliki nilai yang menjelaskan bahwa adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia . Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai hambaNya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam mencapai suatu tujuan harus sejalan dengan perintah-perintah Yang Maha Pencipta.

Sila keduan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab : Sila ini mengandung makna bahwa adanya hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Dalam menjalin sebuah hubungan untuk mencapai suatu tujuan misalnya dalam memperoleh suatu kekuasaan ataupun mengampu sebuah kewenangan ditanamkan sikap adil dan sejalan dengan etika dan norma yang ada. Tidak saling sikut, saling caci maki ataupun berbuat curang dalam mencapai suatu tujuan sehingga merugikan orang lain. Etika yang terkandung dalam sila ini dijiwai oleh sila yang pertama. Yang mana setiap hubungan dengan manusia harus sesuai dengan syari'at dan tuntutan agama.

Sila ketiga Persatuan Indonesia : Persatuan bisa diperoleh dengan jika hubungan manusia satu dengan manusia lain didasari oleh nilai-nilai religius. Persatuan yang terbentuk mengesampingkan semua perbedaan yang ada. Baik itu perbedaan wilayah, suku, agama, budaya maupun bahasa sehingga tidak terjadinya konflik.

Sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan : Pada sila ini terdapat nilai-nilai demokrasi. Negara terbentuk pertama karena adanya pencipta, manusia sebagai mahakarya. Hidup berdampingan dengan manusia lain, sehingga terbentuklah persatuan dengan istilah rakyat, dimana rakyat membutuhkan seorang pemimpin dan pemilihan pemimpin dengan cara yang demokratis dan rakyat dipimpin dengan kebijaksanaan sehingga bisa menjalankan kewajiban dan memperoleh hak secara adil. Pemerintahan dijalankan berdasarkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dengan memperhatikan sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab untuk memperoleh sila ketiga Persatuan Indonesia.

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia : Sila ini merupakan tujuan dari pelaksanaan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Keadilan yang diberikan tanpa melihat wilayah, suku, bahasa, agama dan bangsa. Dalam artian tanpa pandang bulu.

Etika politik indonesia adalah berdasarkan ideologinya yakni pancasila. Etika politik Indonesia tidak mengenal adanya lawan maupun musuh. Adnan,dkk(2003) menjelaskan bahwa dalam negara dan masyarakat indonesia, cara mendapatkan dan menggunakan kekuasaan tentu diikuti dengan prinsip-prinsip dasar yang dipolakan dalam nilai-nilai dasar moral yang dianut oleh pancasila terutama sila keempat. Hakikat ilmu politik itu adalah kratologi yaitu ilmu tentang kekuasaan. Jadi etika politik Indonesi menjurus pada secara demokratis dan sekaligus menggunakannya secara demokratis pula. Proses mendapatkan dan penggunaan kekuasaan tersebut adalah 2 hal yang memperlihatkan perbedaan.8

KESIMPULAN DAN SARAN

Pancasila sebagai dasar indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk etika politik yang baik. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai nilai pancasila dalam kehidupan politik, supaya kita dapat membangun negara yang adil, makmur dan bermanfaat. Pancasila hendaknya disosialisasikan secara mendalam sehinggal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta berpolitik dalam berbagai segi kegiatan dapat terwujud dengan baik dan lancar. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah selaku pemegang amanat rakyat dan penyelenggara negara harus mentaati peraturan yang telah di tetapkan, karena kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh kondisi lemerintah yang absolut, pemerintah yang di dukung penuh oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat merupakan bagian terpenting dari terbentuknya suatu negara

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun