Sebagai salah satu cabang etika, maka etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Dalam hal ini etika politik berkenaan dengan dimensi politis di kehidupan manusia.Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur benar salahnya tindakan manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis, untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab 4.
Dengan adanya etika politik akan memberikan sifat-sifat kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai dan simbol-simbol politik. Dalam kehidupan, etika berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama, serta mengkondisikan pada tataran yang baik.Etika politik Indonesia mengacu berdasarkan ketetapan MPR No.VI/MPR/Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh niai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Pola berpikir untuk membangun kehidupan politik secara jernih mutlak diperlukan. Pembangunan moral politik yang berbudaya adalah untuk melahirkan kultur politik yang berdasarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, menggalang suasana kasih sayang sesama manusia Indonesia, yang berbudi kemanusiaan yang luhur, yang mengindahkan kaidah-kaidah musyawarah secara kekeluargaan yang bersih dan jujur, dan menjalis asas pemerataan keadilan di dalam menikmati dan menggunakan kekayaan negara. Membangun etika politik berdasarkan pancasila akan diterima baik bagi segenap golongan dalam masyarakat. Pembinaan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah urgent. Langkah permulaan dimulai dengan membangun konstruksi berpikir dalam rangka menata kembali kultur politik bangsa Indonesia.5
Etika politik mengandung aspek individu dan sosial. Disatu pihak, etika politik merupakan etika individu dan sosial. Etika individu membahas kualitas moral pelaku politik dan etika sosial karena merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor stabilitas tindakan yang berasal dari pelaku, sedangkan institusi menjamin stabilitas tindakan dari luar diri pelaku. Etika politik ini memiliki tiga dimensi, yaitu:
Tujuan politik, terrumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan, bagaimana menciptakan kearifan-kearifan dalam diri setiap manusia terutama bagi pelaku politik.
Sarana politik, yang memungkinkan pencapaian sebuah tujuan. Menurut Haryatmoko, dimensi ini meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial.
Aksi politik, memegang peranan sebagai instansi yang menentukan "rasionalitas politik".
Dari tiga dimensi di atas, dimensi moralnya terletak pada kemampuan menentukan arah yang jelas kebijakan umum dan akuntabilitasnya.6
Pancasila Sebagai Etika Politik
Pancasila sebagai sistem etika artinya pancasila sebagai sarana orientasi usaha manusia Indonesia untuk menjawab suatu pertanyaan yang sangat fundamental, yaitu"Bagaimana saya harus hidup dan bertindak dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?"(Margono,dkk,2002). Pancasila sebagai sistem etika berarti pancasila merupakan kesatuan sila-sila pancasila itu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika, bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara(Taniredja,2012).
Perlunya pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara(Winarno,2012).
