Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik dituntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan:
Asas legislatif (dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku)
Disahkan dan dijalankan secara demokratis
Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (Suseno,1987 dalam Kaelan,2008).
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut.Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik itu yang berhubungan dengan kekuasaan, kebijakan umum, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila. Dengan demikian, pancasila merupakan sumber moralitas dalam proses penyelenggaraan negara, terutama dengan hubungannya dengan legitimasi kekuasaan dan hukum. Pelaksanaan kekuasaan dan penegakan hukum dinilai bermoral jika selalu berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kepentingan penguasa belaka.Jadi pancasila merupakan tolak ukur moralitas suatu penggunaan kekuasaan dan penegakan hukum.
Pancasila sebagai etika politik, menurut pendapat Oesman dan Alfian (1991) memberikan salah satu ukuran bahwa bilamana keputusan-keputusan politik atau kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang diambil berhasil memperkecil kesenjangan antara ideologi dengan realita kehidupan masyarakat yang terus berkembang, maka itu berarti bahwa Pancasila telah betul-betul membudaya dan diamalkan.
Menurut Salam (1997) secara lebih tegas menyimpulkan bahwa siapa saja yang bertugas mengurus kepentingan masyarakat, menurut ajaran Pancasila hendaknya mempersiapkan diri dan melatih diri untuk:
Mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya,
Belajar dan membiasakan diri mencintai sesama manusia,
Menanamkan kesadaran dan rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara,
Melatih dan membiasakan diri hidup bergaul dan bersikap demokratis,
