3.1. Hubungan Kepatuhan Perpajakan Internasional dengan Mekanisme Pemeriksaan Pajak di Indonesia
Mekanisme pemeriksaan pajak Indonesia berhubungan erat dengan kepatuhan perpajakan internasional. Sebagai negara yang menjalin hubungan dengan banyak negara, Indonesia melakukan berbagai macam transaksi perdagangan internasional yang menghasilkan pendapatan bagi rakyat negara lain. Pajak internasional adalah sistem perpajakan yang ditetapkan oleh negara yang memiliki kesepakatan bilateral dan dikenakan atas transaksi antar negara ini. Sepanjang ada hubungan ekonomi atau kenegaraan yang erat dengan Indonesia, subjek atau entitas yang berada di luar wilayah Indonesia dapat dikenakan pajak internasional. Indonesia mengikuti dan menandatangani Konvensi Wina, yang merupakan dasar hukum pajak internasional. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga dilakukan di Indonesia untuk memenuhi dan menjamin kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan menguji kepatuhan mereka terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan internasional. Kepatuhan pajak internasional mencakup proses menjamin bahwa bisnis atau individu mematuhi persyaratan pajak dan pelaporan internasional di berbagai negara. Ini mencakup memahami peraturan pajak internasional, otoritas pajak internasional, dan persyaratan pelaporan di negara tempat bisnis atau individu berinvestasi. Untuk menjamin kepatuhan, bisnis dan individu harus memahami secara menyeluruh peraturan dan peraturan pajak internasional di negara tempat mereka berinvestasi.
DAFTAR PUSTAKA
https://news.ddtc.co.id/jenis-jenis-pemeriksaan-bukti-permulaan-pajak-31694
https://news.ddtc.co.id/jenis-jenis-pemeriksaan-pajak-28187
Pajakku. (2023). Glosarium Pajak: Pemeriksaan Pajak. Diakses melalui https://www.pajakku.com/read/636222eeb577d80e80694a06/Glosarium-Pajak:-Pemeriksaan-Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /Pmk.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Prabu, A., Destyanto, A., Debora, A., Santoso, C, J., & Maulana, A. Â (2021). Kedaulatan Hukum Pajak Internasional Di Indonesia. Jurnal IKAMAKUM. http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/12218.
Tommy. (2021). Ini Dia, Dua Jenis Pemeriksaan Pajak Setelah Lapor SPT. Diakses melalui https://www.pajakku.com/read/618538fa4c0e791c3760bda8/Ini-Dia-Dua-Jenis-Pemeriksaan-Pajak-Setelah-Lapor-SPT
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
