3. Meningkatkan kualitas data Beneficial Ownership dan pemanfaatannya untuk perizinan dan pembelian barang/jasa.
4. Meningkatkan pengelolaan kawasan pelabuhan
5. Mempercepat digitalisasi sertifikasi untuk mempermudah berbisnis
6. Memperkuat digitalisasi perencanaan anggaran di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat
7. Meningkatkan efektivitas antikorupsi dalam pengadaan barang dan jasa
8. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penguatan dan perluasan subsektor batubara dan mineral (Minerba)
9. Fokus pada pelepasan aset
10. Memperkuat partai politik dalam pencegahan korupsi
11. Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah
12. Penguatan Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pemerintah
13. Memperkuat sistem penyelesaian perkara pidana
