ULMWP, Jawaban Penderitaan dan Sejarah Perjuangan Bangsa Papua

Pengakuan terhadap ULMWP dan perjuangan kemerdekaan Papua terus berkembang ke kawasan dunia lain, di mana pada tahun 2017 Wakil Presiden Republik St.Vincent menyatakan dukungan dan pidato secara resmi dalam sidang umum UN bersama dengan lima negara Pasifik lain. 

Pengakuan dan dukungan terhadap ULMWP dan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua itu terus berkembang dengan cepat dan menjadi masalah internasional, di mana 19 sampai 21 Juli 2017 negara-negara anggota Africans, Caribians and Pacific (ACP) bekerja sama dengan Parlemen Uni-Eropa melakukan pertemuan di Vanuatu dan dikeluarkan komunike untuk mendorong resolusi di United Nations.

Maka ULMWP dan masalah perjuangan kemerdekaan Papua sudah diakui oleh negara-negara resmi dan dibahas dalam organisasi-organisasi resmi sub regional, regional dan internasional. Di dalam MSG sendiri ULMWP dan Indonesia sama-sama menjadi anggota organisasi regional ini, di mana Indonesia sebagai anggota asosiasi dan ULMWP anggota observer, maka secara tidak langsung pemerintah Indonesia sudah mengakui posisi ULMWP di MSG sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua.

Pengakuan Indonesia ini terlihat, di mana Indonesia mempertahankan posisinya di MSG, meskipun posisi itu dipertahankan dengan misi utama untuk menghambat ULMWP. Bila Indoensia tidak mengakui ULMWP di MSG maka tentu Indonesia harus meninggalkan keanggotanya di MSG dan keluar dari organisasi regional tersebut. Tetapi faktanya Indonesia tetap menjadi anggota asosiasi MSG maka Indonesia secara tidak langsung sudah mengakui ULMWP dan perjuangan bangsa Papua sebagai entitas negara di masa depan.

Pengakuan ULMWP dan Papua sebagai entitas negara itu secara jelas dapat dilihat dalam KTT-MSG yang dilaksanakan awal tahun 2018 ini, di mana delegasi ULMWP diterima secara resmi dalam protokoler negara. Hal ini merupakan peristiwa bersejarah dalam sejarah perjuangan bangsa Papua, di mana menerima tamu dalam protokoler negara secara resmi adalah hanya delegasi negara resmi dan para pejabat khusus dari organisasi resmi internasional yang diakui negara.

Pemerintah PNG dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Peter O`Neil telah melakukan sejarah baru dan mengakui secara simbolis ULMWP dan bangsa Papua Barat sebagai entitas negara yang berdaulat di masa depan. Pemerintah PNG juga menerima delegasi negara-negara anggota MSG lain termasuk delegasi Indonesia diterima dengan protokoler negara yang sama dan ditempatkan pada posisi yang sederajat.

Hal ini secara simbolis menyatakan bahwa bangsa Papua Barat dan Indonesia adalah mempunyai status yang sama yakni dua bangsa dan dua negara, dan mereka akan hidup berdampingan sebagai dua negara berdaulat di masa depan.

Ketua MSG Peter O'Neill (kiri) berjabatangan dengan Ketua ULMW Benny Wenda (kanan) dalam KTT MSG di Papua New Guinea 2018.

Dukungan dan pengakuan negara-negara berdaulat dan organisasi-organisasi resmi internasional terhadap ULMWP dan bangsa Papua Barat ini merupakan sejarah baru dalam perjuangan bangsa Papua selama ini. Hal itu terjadi karena bersatuan bangsa Papua dalam United Liberation Moverment for West Papua sebagai lembaga representaif dan organisasi politik resmi bangsa Papua. Hal ini sudah menjadi ancaman serius eksistensi pendudukan dan penjajahan Indonesia di Papua Barat.

Karena itu, Indonesia membangun berbagai propaganda, diplomasi dan politik suap dan ekonomi di negara-negara pendukung kemerdekaan bangsa Papua. Indonesia juga intervensi ke negara-negara Pasifik untuk melengserkan pemerintah yang mendukung Papua Merdeka misalnya beberapa kasus di Vanuatu, Salomon Islands dan Tonga. Dengan cara suap pihak oposisi di negara-negara itu. Selain itu, isu yang dibangun adalah ULMWP tidak representatif, organisasi kelompok diaspora orang Papua dan wacana ULMWP dibuburkan.

Wacana Bubarkan ULMWP dan Kehancuran Bangsa Papua

Setelah United Liberation Moverment for West Papua(ULMWP) dibentuk, dukungan dan pengakuan internasional mengalir dengan deras di regional Pasifik dan internasional, pemerintah Indonesia kembangkan tiga wacana atau strategi untuk menghambat dan bubarkan United Liberation Moverment for West Papua.

1. Pemerintah Indonesia membentuk kelompok Melanesia-Indonesia (Melindo) dan wacana 11 juta pendudukan Melanesia di Indonesia yang diklaim lima provinsi Melindo itu, yakni: dua Provinsi Papua, dua Provinsi Maluku dan Timor. 
2. Pemerintah Indonesia kembangkan wacana atau strategi bahwa United Liberation Moverment for West Papua adalah selompok orang-orang Papua diaspora dan hanya sekelindir orang. Karena itu mereka tidak pantas untuk menjadi anggota MSG dan harus dibubarkan. 
3. Pemerintah Indonesia kembangkan wacana atau strategi bahwa United Liberation Moverment for West Papua tidak mempunyai basis masa di dalam negeri dan tidak ada dukungan dari masyarakat Papua.

Tiga wacana atau strategi ini yang dikembangkan pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk menghambat dan membubarkan United Liberation Moverment for West Papua agar perjuangan bangsa Papua dilumpuhkan. Tetapi, kemudian tiga isu tersebut belakangan ini dikembangkan oleh para aktivis, pejuang dan diplomat bangsa Papua sendiri yang kami ikuti di berbagai media sosial setelah United Liberation Moverment for West Papua dipimpin oleh tuan Benny Wenda. Di mana wacana yang berkembang di media sosial adalah:

1. United Liberation Moverment for West Papua dibubarkan, 
2. United Liberation Moverment for West Papua tidak mempunyai basis di dalam negeri, dan 
3. Wacana untuk membentuk atau kembali ke organisasi induk Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Di mana wacana terakhir ini mirip dengan strategi Indonesia membentuk Melindo tadi. Wacana ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang khususnya orang asli Papua, karena secara sadar atau tidak sadar para aktivis atau diplomat ini digiring kepada wacana atau strategi pemerintah Indonesia.