- Birokrasi yang Besar dan Kompleks
Indonesia memiliki birokrasi yang sangat besar dan kompleks. Hal ini membuka peluang untuk praktik korupsi dalam berbagai aspek pemerintahan, terutama dalam proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta penyaluran dana bantuan. Prosedur yang rumit dan tidak transparan sering kali dimanfaatkan oleh pejabat untuk menerima suap atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
- Â Kultur dan Norma Sosial
Korupsi dalam beberapa kasus telah menjadi bagian dari budaya politik dan sosial di Indonesia. Dalam banyak situasi, korupsi dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan sebagai cara untuk bertahan hidup, terutama di tengah tingkat penghasilan yang rendah dan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, beberapa orang mungkin merasa bahwa mereka tidak bisa maju atau berhasil tanpa terlibat dalam praktik koruptif.
- Politik Uang dan Pengaruh Ekonomi
Korupsi juga seringkali berakar pada politik uang. Dalam pemilihan umum, misalnya, calon pejabat seringkali membutuhkan dana yang besar untuk kampanye politik, yang kemudian dapat mengarah pada praktik korupsi setelah mereka terpilih. Dalam hal ini, pejabat yang terpilih merasa berkewajiban untuk "mengembalikan" biaya kampanye mereka melalui korupsi, seperti memberikan proyek atau kontrak yang menguntungkan kepada pihak-pihak yang mendukung mereka.
- Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas yang rendah dalam pengelolaan keuangan negara atau pemerintahan seringkali menciptakan ruang bagi praktik korupsi. Tanpa pengawasan yang ketat, dana publik dapat disalahgunakan dengan mudah, dan masyarakat tidak memiliki cukup akses atau informasi untuk memantau bagaimana dana tersebut dikelola.
- Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi juga menjadi pendorong bagi korupsi. Ketika sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan, sementara segelintir orang menikmati kekayaan yang berlimpah, ini menciptakan ketidakpuasan yang bisa memunculkan perilaku koruptif sebagai jalan keluar. Dalam beberapa kasus, ketidaksetaraan ini juga mendorong perilaku nepotisme dan favoritisme.
- Minimnya Pendidikan Anti-Korupsi
