Analisis Perencanaan Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN)

Pembangunan IKN Nusantara banyak mengadopsi mazhab rasional-komprehensif dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data empiris. Proses ini terlihat dari perencanaan yang mendetail dalam master plan, mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur. 

Pembuatan cetak biru dan strategi jangka panjang hingga tahun 2045 menggambarkan analisis komprehensif yang dirancang untuk memastikan setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan logis dan terukur (Otorita Ibu Kota Nusantara, 2023a). Selain itu, penerapan teknologi informasi dan pengelolaan berbasis data dalam smart governance memperkuat ciri khas mazhab ini.

1. Mazhab Perencanaan Berkelanjutan (Green Planning)

Penerapan konsep kota hijau (green city) dan strategi net-zero emissions menandakan bahwa pembangunan IKN berlandaskan pada mazhab perencanaan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam komitmen untuk menggunakan energi terbarukan, efisiensi energi, serta pelestarian ekosistem lokal. Strategi Emisi Nol Bersih Nusantara 2045, yang bertujuan menjadikan IKN sebagai kota ramah lingkungan, menunjukkan perhatian serius terhadap isu perubahan iklim dan pelestarian sumber daya alam (Otorita Ibu Kota Nusantara, 2023b).

1. Mazhab Perencanaan Partisipatif

Selain pendekatan rasional dan berkelanjutan, pemerintah juga berupaya menerapkan mazhab perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. 

Konsultasi publik dan diskusi kelompok terarah dilakukan untuk memastikan bahwa suara masyarakat, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal, diperhitungkan dalam proses pembangunan (Otorita Ibu Kota Nusantara, 2024a). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki dan mengurangi potensi konflik sosial terkait proyek infrastruktur besar.

Evaluasi Kesesuaian Mazhab

Integrasi berbagai mazhab perencanaan dalam pembangunan IKN Nusantara mencerminkan upaya pemerintah untuk mengakomodasi aspek teknis, lingkungan, dan sosial secara seimbang. 

Penerapan mazhab rasional-komprehensif memungkinkan perencanaan yang terukur dan efisien, sementara mazhab berkelanjutan memastikan bahwa pembangunan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan responsif terhadap perubahan iklim. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan mazhab partisipatif di lapangan.

 Meskipun pemerintah telah melakukan konsultasi publik, keterlibatan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, masih terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik terkait hak tanah dan peran masyarakat dalam proses pembangunan (Otorita Ibu Kota Nusantara, 2024a). Selain itu, keseimbangan antara pembangunan infrastruktur besar-besaran dan pelestarian lingkungan masih menjadi dilema yang memerlukan penanganan hati-hati agar tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis.