Atau malah lebih tinggi dan sebaliknya lebih rendah dari tahun 2023? Kita tunggu rilisnya oleh BPS di bulan Februari tahun depan. Karena akan memberi gambaran perekonomian Sulteng secara komprehensif di tahun 2024.
Pertumbuhan Tertinggi di Sulawesi
Walau capaian PDRB rendah, namun capaian pertumbuhan ekonomi Sulteng justru tinggi sebesar 9,08 persen. Capaian ini melebihi capaian nasional di triwulan III yakni sebesar 4,95 persen.
Yang dimaksud pertumbuhan ekonomi adalah, perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Serta kesejahteraan masyarakat meningkat.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Di mana pertumbuhan ekonomi menjadi penentu tingkat kesejahteraan, keamanan serta kemajuan sebuah daerah.
Untuk Pulau Sulawesi, pertumbuhan ekonomi Sulteng berada di peringkat tertinggi dibanding provinsi lainnya. Seperti Suawesi Tenggara 5,24 persen, Sulawesi Utara 5,21 persen, Sulawesi Selatan 5,08 persen, Gorontalo 3,98 persen dan Sulawedi Barat sebesar, 2,16 persen.
Bahkan secara nasional, pertumbuhan ekonomi Sulteng berada di peringkat dua teratas nasional setelah Provinsi Papua Barat dengan pertumbuhan sebesar 19,56 persen. Adapun Provinsi Maluku Utara berada di bawah Sulteng sebesar 8,09 persen.
Realita ini hendak menegaskan bahwa, capaian PDRB yang tinggi belum tentu pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Sebagai contoh Sulawesi Selatan, PDRBnya mencapai Rp 181 triliun, namun pertumbuhan ekonomi hanya 5,08 persen.
Sebaliknya Sulteng PDRBnya Rp 95 miliar, namun pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni berada di angka 9,08 persen. Begitu juga dengan Papua Barat PDRBnya Rp 29 miliar, sementara pertumbuhan ekonomi 19,56 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun PDRB rendah, bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti kurangnya investasi dalam sektor produktif dan infrastruktur yang memadai.Â
Selain itu kebijakan pemerintah yang kurang efektif dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja. Serta tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut.
