Mohon tunggu...
Edbert Yan
Edbert Yan Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Politik

Menyukai topik seputar olahraga dan politik

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

25 Tahun Era Reformasi: Praktik Politik Uang Masih Menghambat Demokratisasi

9 Mei 2023   15:39 Diperbarui: 9 Mei 2023   15:44 272
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Beberapa faktor yang disebutkan sebelumnya hanya sebagian dari penyebab masifnya praktik politik uang di Indonesia. Maraknya praktik politik uang yang dapat menghambat dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi menjadi suatu masalah yang perlu diselesaikan sesegera mungkin agar terciptanya pemilu dan pemerintahan yang lebih demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aspinal, Edward. (2019). Democracy For Sale: Pemilihan Umum. Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Jurnal

Muhtadi, Burhanuddin. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol 5(1), hal 55-74.

Sihidi, Iradhad T, dkk. (2019). Relasi Politik Uang dan Party-ID di Indonesia. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 5(2), hal 204-220.

Internet

Adilah, Rifa Y. (2020). Pakar Sebut Sentra Gakkumdu Hambat Penyidikan Tindak Pidana Pemilu. Diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-sebut-sentra-gakkumdu-hambat-penyidikan-tindak-pidana-pemilu.html pada 4 Juni 2022.

Ardianto, Robi.  (2020)Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat. Diakses dari  https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat pada 4 Juni 2022.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. (2013). Anatomi Caleg Pemilu 2014. Diakses dari https://parlemenindonesia.org/wp-content/uploads/2014/02/ANATOMI-CALEG-PEMILU-2014.pdf pada 4 Juni 2022.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun