Tentulah dengan memiliki pulau hasil reklamasi, khususnya bagi para pengembang, mereka punya tujuan bisnis murni yaitu dengan membangun perumahan elit, ruko dan gedung perkantoran dengan pemandangan alam laut (sea view) yang indah. Entah apa tujuan dari pihak Perusahaan yang dimiliki oleh kalangan militer yang ada disana, juga dari pihak pemerintah dalam hal ini BUMD, BUMD dan PemProv DKI. Apakah mereka juga ingin membangun tempat-tempat peristirahatan atau wisata dengan tujuan bisnis dll? Adakah niat untuk membangun demi kepentingan rakyat kecil?
Apakah mungkin PemProv DKI akan membangun perumahan rakyat atau rusun di atas pulau Reklamasi? Apakah mampu rakyat kecil membeli atau mengangsur rumah yang dibangun di atas pulau Reklamasi? Sangat Mustahil terjadi bukan? Sudah barang tentu, pulau reklamasi akan dimanfaatkan agar mendapatkan keuntungan maksimal bagi kepentingan Pemerintah Daerah, yaitu meningkatkan PAD dan tanpa meperdulikan nasib rakyat kecil di sekitar pantai utara Jakarta. Untuk apa Pemda DKI berusaha menghimpun kekayaan yang melimpah ruah, sedangkan kepentingan rakyat kecil selalu dikalahkan?
Hasil reklamasi tentu akan menjadi ladang bisnis yang menggiurkan, sebab Jakarta adalah pusat bisnis, yang mana apa saja yang dijual, tentu saja akan laku keras, apalagi berada di lingkungan pantai yang banyak dicari oleh orang-orang berduit. Pulau hasil reklamasi tentu akan dimanfaatkan secara bisnis agar menguntungkan, dan semuanya ini adalah mainan orang kaya, dari dan untuk orang kaya.
Semuanya ini hanya menguntungkan bagi orang-orang kaya semata. Lalu bagaimana dengan nasib rakyat kecil yang mencari nafkah di perairan utara Jakarta? Adakah yang masih memikirkan nasib mereka? Bahkan DPRD pun juga membela orang-orang kaya, hingga tertangkap KPK saat menerima suap dari bos-bos konglomerat.
Yang jelas, nelayan yang mencari nafkah di perairan utara Jakarta telah menjadi korban, karena pencemaran lingkungan akibat proyek reklamasi ini. Mereka dipaksa mengalah oleh pihak-pihak yang saharusnya melindungi mereka.
Mau bagaimana bila sudah terlanjur.
Layaknya nasi sudah menjadi bubur, maka yang bisa dilakukan adalah jangan membuang buburnya, tapi lanjutkan proyek yang sudah berjalan, tentu dengan memberlakukan aturan baru dan meningkatkan pengawasan pembangunan, sedangkan proyek reklamasi lainnya yang belum terlaksana harus dihentikan.
Alihkan investasi untuk membiayai proyek rehabilitasi lingkungan perairan di pantai utara Jakarta. Lindungi hak-hak nelayan dalam mencari nafkah di laut Jakarta. Tingkatkan kesejahteraan mereka, jangan malah membela dan menguntungkan orang-orang kaya saja.
Pihak pemerintah, tak boleh sewenang-wenang dan membuat kebijakan yang merusak kesepakatan dengan pihak lain yang telah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun juga, tak ada satu pihakpun yang mau rugi. Sebagai konsekwensi akibat kesalahan dalam mengambil kebijakan, pemerintah harus mengambil langkah yang tepat. Jangan sampai merugikan pihak lain, meski untuk kepentingan rakyat kecil. Jangan pula mengambil resiko digugat secara hukum oleh pihak yang sudah terikat dengan peraturan dan kebijakan pemerintah. Makin menambah persoalan nantinya. Hendaknya dicari jalan tengah yang adil dan tidak saling merugikan pihak lain.
Bila memang Menteri Perikanan dan Kelautan setuju menghentikan proyek Reklamasi pantai Jakarta demi untuk kepentingan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan para nelayan, namun bukan berarti dalam pelaksanaannya merugikan pihak lain yang telah terikat dengan peraturan yang ada.
Kebijaksanaan pemerintah yang adil sangat bergantung kepada hasil pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh Ahok sebagai Gubernur DKI. Untuk kesekian kalinya Ahok diuji, seberapa jauh bisa melangkah di dalam kerangka keadilan, tanpa harus merugikan pihak lain, demi tercapai tujuan dengan sebaik-baiknya.
