Mohon tunggu...
Domenico Rafello Arsatya
Domenico Rafello Arsatya Mohon Tunggu... Pelajar Sekolah - Kolese Kanisius

-

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Menerjemahkan Prinsip Ekonomi Politik ke dalam Kebijakan Pajak yang Adil dan Berkelanjutan

16 September 2024   17:56 Diperbarui: 16 September 2024   17:59 2768
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dengan mengatasi kendala ini dan fokus pada persepsi publik, pemerintah dapat meningkatkan peluang keberhasilan implementasi reformasi pajak. Pendekatan yang mempertimbangkan tantangan ini dapat menghasilkan kebijakan pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

7. Arah Masa Depan Reformasi Pajak

Pendekatan Inovatif

Dengan perkembangan ekonomi global, pendekatan reformasi pajak juga mengalami perubahan. Beberapa tren dan strategi inovatif sedang membentuk masa depan sistem pajak:

  • Pajak Digital: Ekonomi digital menghadirkan tantangan baru bagi sistem pajak tradisional. Pajak layanan digital (DST) bertujuan untuk mengenakan pajak pada pendapatan dari platform digital, seperti media sosial dan pasar online, yang sering beroperasi lintas batas. Negara-negara seperti Prancis dan Inggris telah menerapkan DST untuk mendapatkan bagian yang adil dari pendapatan pajak dari perusahaan teknologi besar. Koordinasi internasional penting untuk mencegah konflik perdagangan dan memastikan keadilan dalam pajak digital.

  • Koordinasi Pajak Global: Koordinasi pajak global menjadi penting di dunia ekonomi yang saling terhubung. Inisiatif seperti proyek BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dari OECD berupaya untuk menyatukan aturan pajak dan mencegah perusahaan multinasional mengeksploitasi surga pajak. Koordinasi global membantu memastikan persaingan pajak yang adil dan distribusi pendapatan yang merata antar negara.

  • Pajak Hijau dan Penetapan Harga Karbon: Pajak hijau dan penetapan harga karbon dirancang untuk internalisasi biaya lingkungan dari aktivitas ekonomi. Pajak karbon memberikan insentif untuk mengurangi jejak karbon, sedangkan sistem cap-and-trade memungkinkan perdagangan izin emisi. Pendekatan ini mendukung praktik berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

  • Blockchain dan Kepatuhan Pajak: Teknologi blockchain dapat merevolusi kepatuhan dan administrasi pajak dengan menyediakan catatan yang transparan dan tidak dapat diubah secara real-time. Ini dapat meningkatkan akurasi pelaporan pajak, mengurangi penipuan, dan menyederhanakan proses administrasi pajak.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk reformasi pajak yang efektif, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan rekomendasi berikut:

  • Adopsi Kerangka Pajak Digital: Kembangkan kerangka pajak digital yang komprehensif dan terlibat dalam diskusi internasional untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar global. Pastikan kebijakan pajak digital adil, transparan, dan menangkap nilai yang diciptakan oleh platform digital.

  • HALAMAN :
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    6. 6
    7. 7
    8. 8
    9. 9
    10. 10
    11. 11
    Mohon tunggu...

    Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
    Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
    Beri Komentar
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun