Saya pernah ditugaskan selama 6 tahun di wilayah Kalimantan. Sangat terasa kurangnya fasilitas bagi pegawai di wilayah tersebut. Dana yang diberikan pun sangat terbatas. Seringkali rencana penyuluhan harus dibatalkan karena dana perjalanan dinas sudah habis. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, pegawai Kementerian Keuangan sangat mengharapkan dukungan materil yang mumpuni, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan profesional. Waktu itu saya juga cukup kesulitan mendapatkan rumah sewa yang layak di dekat wilayah kantor, sehingga harus menyewa kos-kosan seadanya untuk meminimalisir biaya transportasi.
Beberapa fasilitas yang saya anggap perlu diberikan oleh instansi antara lain:
1. Rumah dinas ergonomis dan sederhana bagi pejabat dan asrama bagi pelaksana
Ketika saya bekerja di Balikpapan sekitar tahun 2002, rumah dinas kepala kantor dan kepala seksi di wilayah tersebut cukup sederhana, namun layak ditempati. Lahan yang dimiliki pun dimanfaatkan dengan optimal, tidak ada lahan yang mubadzir. Bahkan rumah dinas pun dapat dinikmati sampai pegawai pelaksana yang baru saja masuk, termasuk saya. Bagi pelaksana, 1 rumah dinas tersebut dapat dimanfaatkan oleh maksimal 6 orang pegawai yang belum berkeluarga.
Berbeda halnya ketika saya kerja di Pontianak. Lahan untuk rumah dinas di sana sangat mubadzir, sebagian rumah halamannya terlalu luas, dan rumahnya terlalu besar. Tidak ada 1 pun pegawai pelaksana yang menempati rumah dinas, kecuali jika ditawari untuk menemani pejabat yang tinggal di rumah-rumah tersebut. Bahkan, pejabat eselon IV pun harus berebut untuk bisa menempati rumah-rumah dinas tersebut.
Sayang sekali, sepertinya biaya pemeliharaan rumah dinas, terutama milik DJP, terlalu kecil. Sekarang saya banyak melihat rumah-rumah dinas DJP yang kurang terawat dan ketinggalan zaman. Padahal, kalau dimanfaatkan secara ergonomis dan minimalis, saya yakin, setidaknya setengah dari jumlah pegawai di suatu kantor, bisa menikmati rumah-rumah dinas tersebut. Sehingga, besarnya tunjangan sewa rumah (point B.2.d) dapat ditekan.
2. Kendaraan dinas sesuai kondisi geografis
Saya pernah ke Kota Bontang, kepala kantornya bercerita mengenai fasilitas kendaraan dinas yang tidak sesuai. Kondisi Kota Bontang yang berbukit hingga ke Kota Sangatta, dan jalan yang penuh tanah liat membutuhkan mobil berjenis 4 wheel drive. Eh, yang dikasih malah Suzuki APV. Lucu. Ya karena itu tadi: DANA TERBATAS.
Sekali waktu saya juga pernah tugas ke Manado, Bitung, Tahuna dan Waingapu. Kondisi wilayahnya yang dipersatukan oleh laut, memaksa pegawai KPP di sana sering tekor untuk menyewa speedboat, padahal target penerimaan selalu menghantui di belakangnya. Mungkin ada baiknya untuk wilayah-wilayah tertentu difasilitasi dengan pengadaan speedboat, yang bisa digunakan bersama antara DJP dan DJBC. Tentu dengan biaya perjalanan dinas yang mendukung. Kita perlu SINERGI, bukan?
3. Gedung kantor yang ergonomis, sehat, dan go green
Gedung kantor yang cukup cahaya matahari, cukup udara, disertai dengan fasilitas olahraga dan kesenian yang cukup. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan raga, jiwa, dan pikiran pegawai Kementerian Keuangan.
