Mengurangi kualitas barang tanpa diawasi oleh pihak ketiga.
Kebijakan tanpa transparansi ini memberikan ruang yang luas bagi terjadinya korupsi.
3. Akuntabilitas Rendah (Accountability)
Akuntabilitas dalam proyek e-KTP sangat rendah karena:
Kurangnya Pengawasan: Proses pengadaan dan penggunaan anggaran tidak diawasi secara ketat oleh lembaga pengawas independen.
Pelaporan Fiktif: Banyak laporan terkait pengeluaran proyek dibuat secara manipulatif untuk menutupi penggelembungan anggaran.
Ketergantungan pada Saksi Internal: Kebanyakan pelaku adalah pejabat tinggi yang memiliki akses langsung terhadap dokumen dan kontrol proyek, sehingga sulit bagi whistleblower untuk melaporkan penyimpangan tanpa risiko.
Penerapan Teori GONE dalam Kasus e-KTP
1. Greed (Keserakahan)
Keserakahan menjadi faktor dominan dalam skandal ini. Para pelaku, baik dari sektor legislatif maupun eksekutif, melihat proyek e-KTP sebagai peluang besar untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dalam pengakuan di pengadilan, Setya Novanto disebut menerima bagian hingga Rp 574 miliar, sementara anggota DPR lainnya juga mendapatkan bagian masing-masing miliaran rupiah.
Keserakahan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencoreng kredibilitas lembaga-lembaga negara.
