tantangan dan peluang pembangunan ikn tahun 2025

TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN IKN TAHUN 2025

Oleh: Desica Utari

Email: desicautari16@gmail.com

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Kata Kunci : Tantangan, Peluang, Pembangunan Dan IKN

ABSTRACT

Keywords : Challenges, Opportunities, Development, And IKN

PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek pembangunan nasional yang sangat ambisius. Dicanangkan sebagai langkah strategis untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di Jakarta, seperti kemacetan, polusi, dan kesenjangan pembangunan, proyek IKN ini diharapkan dapat menciptakan pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang lebih terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia. Rencana pemindahan ibu kota ini bukanlah hal yang baru, karena sudah sejak lama berbagai pihak menyuarakan perlunya pemerataan pembangunan dan penataan ulang kawasan Jakarta yang semakin padat. Dengan adanya IKN yang direncanakan selesai pada 2025, Indonesia ingin menghadirkan kota masa depan yang lebih modern, berkelanjutan, dan terintegrasi.

Namun, pembangunan IKN juga menghadirkan sejumlah tantangan yang besar, baik dari segi sumber daya, teknologi, maupun sosial. Seiring dengan ambisi besar pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai simbol kemajuan, berbagai hambatan di lapangan, mulai dari masalah pendanaan, integrasi infrastruktur, hingga pengelolaan sosial dan lingkungan, harus dihadapi. Tantangan ini menjadi lebih kompleks karena IKN harus dibangun dalam waktu yang relatif singkat, dengan target pada 2025.

Meski demikian, di balik tantangan tersebut terdapat berbagai peluang besar yang bisa diperoleh, baik untuk pengembangan ekonomi daerah maupun untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan. Pembangunan IKN memiliki potensi untuk mendorong sektor-sektor ekonomi baru, memperbaiki distribusi pembangunan, dan menciptakan ekosistem berkelanjutan yang dapat dijadikan contoh bagi negara lain. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang hati-hati, IKN dapat membawa dampak positif yang signifikan, bukan hanya bagi Kalimantan Timur, tetapi juga bagi seluruh Indonesia.

Apa yang akan terjadi dengan keberlanjutan IKN pada 2025? Pertanyaan ini semakin relevan dan menjadi sorotan utama, terutama dengan adanya komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada Program Makan Bergizi Gratis dan Program 3 Juta Rumah. Selain itu, penetapan anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025 juga mencerminkan dinamika yang cukup tinggi. Fluktuasi anggaran ini menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi pada tahun mendatang, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, prioritas pembangunan yang berubah, serta ketersediaan sumber pendanaan.

Berdasarkan latar belakang dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul: Tantangan Dan Peluang Pembangunan IKN Tahun 2025.

TINJAUAN PUSTAKA

Tantangan

Tantangan adalah suatu kondisi atau situasi yang memerlukan usaha, keterampilan, dan daya tahan untuk dapat diatasi atau dipecahkan. Menurut Robbins (2003), tantangan sering kali terkait dengan perubahan atau masalah yang membutuhkan respon atau tindakan yang efektif. Tantangan ini bisa bersifat eksternal atau internal, dan biasanya berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ahli psikologi, Lazarus dan Folkman (1984), mendefinisikan tantangan sebagai peristiwa yang menguji kemampuan seseorang untuk beradaptasi, bertahan, dan tumbuh. Dalam pandangan mereka, tantangan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan kesempatan untuk berkembang melalui pengelolaan stres dan pemecahan masalah secara kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan sering kali dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas diri. Sementara itu, dalam konteks organisasi, Armstrong (2009) menegaskan bahwa tantangan merupakan kondisi yang memicu perubahan dalam struktur, budaya, atau proses yang ada dalam suatu organisasi. Ia berpendapat bahwa tantangan di dunia kerja sering kali berkaitan dengan perubahan pasar, teknologi baru, atau tuntutan pelanggan yang semakin tinggi. Dalam hal ini, tantangan harus dihadapi dengan kesiapan untuk beradaptasi dan berinovasi.

Menurut Kotter (1996), tantangan dalam dunia bisnis atau kepemimpinan adalah suatu hambatan yang dapat menghalangi kemajuan atau keberhasilan sebuah organisasi. Untuk menghadapinya, pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Tantangan dalam konteks ini bukan hanya mengenai halangan yang harus diatasi, tetapi juga peluang untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Dalam kajian pendidikan, tantangan juga diartikan sebagai hambatan yang menghalangi proses pembelajaran atau perkembangan individu. Menurut Gardner (2006), tantangan dalam pendidikan mencakup kemampuan untuk menangani perbedaan individu, menerapkan pendekatan pengajaran yang efektif, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Tantangan di dunia pendidikan harus dihadapi dengan strategi yang lebih inovatif dan adaptif. Dari perspektif sosial, tantangan didefinisikan sebagai kondisi atau situasi yang mempengaruhi kesejahteraan sosial atau hubungan antarmanusia. Menurut Giddens (2009), tantangan sosial mencakup isu-isu seperti ketidaksetaraan, diskriminasi, dan perubahan sosial yang cepat. Untuk menghadapinya, dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial serta kemampuan untuk mengimplementasikan solusi yang berbasis pada keadilan sosial. 

Tantangan juga bisa dilihat dari perspektif ekonomi. Dalam pandangan Mankiw (2014), tantangan ekonomi adalah masalah yang berkaitan dengan alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Tantangan ini sering kali melibatkan pengambilan keputusan yang sulit, seperti pengurangan pengeluaran, penetapan prioritas, atau pencarian alternatif solusi yang lebih efisien. Selain itu, menurut Schilling (2009), tantangan dalam bidang inovasi berkaitan dengan upaya untuk menciptakan produk atau solusi yang belum ada sebelumnya. Inovasi sebagai bentuk tantangan membutuhkan kreativitas, riset, dan percakapan lintas disiplin. Tantangan inovasi bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang mengimplementasikan ide-ide tersebut secara efektif di pasar.

Dari berbagai pandangan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan merupakan situasi atau kondisi yang membutuhkan usaha, keterampilan, serta kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan atau hambatan. Tantangan dapat muncul dalam berbagai konteks, mulai dari individu, organisasi, pendidikan, hingga sosial dan ekonomi. Meskipun tantangan sering kali membawa kesulitan, namun ia juga menyimpan peluang untuk perkembangan dan kemajuan. Oleh karena itu, untuk menghadapinya dibutuhkan kesiapan mental, kemampuan adaptasi, serta strategi yang efektif. Tantangan adalah bagian integral dari kehidupan yang dapat memperkuat kapasitas diri dan organisasi apabila dikelola dengan baik.

Peluang 

Peluang, dalam banyak konteks, merujuk pada kesempatan atau potensi untuk meraih hasil positif atau sukses. Menurut Schumpeter (1934), peluang adalah kondisi atau situasi yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi dan menghasilkan keuntungan. Dalam pandangan Schumpeter, peluang muncul ketika ada perubahan dalam ekonomi atau teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ide atau produk baru yang lebih baik.

Dalam dunia bisnis, Peter Drucker (1985) mendefinisikan peluang sebagai kondisi yang memungkinkan individu atau organisasi untuk mengoptimalkan sumber daya mereka guna mencapai hasil yang lebih baik. Drucker berpendapat bahwa peluang sering kali datang melalui perubahan dalam pasar, teknologi, atau kebijakan, yang menciptakan celah untuk melakukan penyesuaian atau inovasi. Peluang ini, menurutnya, hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki pandangan jauh ke depan dan kemampuan untuk bertindak cepat. Berkaitan dengan pendidikan, peluang juga didefinisikan oleh Dewey (1916) sebagai kesempatan untuk berkembang melalui pengalaman belajar yang relevan dan bermanfaat. Dewey menyatakan bahwa peluang dalam pendidikan muncul ketika individu diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungan mereka, yang memungkinkan pembelajaran yang lebih mendalam dan aplikatif. Peluang ini memberi ruang bagi setiap orang untuk tumbuh melalui proses pembelajaran yang efektif.

Menurut Kotter (1996), peluang dalam konteks kepemimpinan atau organisasi adalah situasi di mana perubahan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kemajuan atau transformasi. Ia menekankan bahwa pemimpin yang efektif harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan eksternal dan internal. Kemampuan untuk melihat peluang di tengah tantangan merupakan ciri khas pemimpin yang visioner dan inovatif. Di bidang teknologi, Clayton Christensen (1997) menjelaskan bahwa peluang sering kali muncul dari inovasi disruptif, yang mengubah cara pasar atau industri bekerja. Dalam pandangannya, peluang bukan hanya datang dari perbaikan atau inovasi inkremental, tetapi juga melalui perubahan radikal yang mengubah cara orang berinteraksi dengan produk atau layanan. Teknologi yang disruptif ini sering kali membuka jalan bagi kemajuan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin.

Berdasarkan pandangan beberapa ahli, peluang dapat didefinisikan sebagai situasi atau kondisi yang memungkinkan individu atau organisasi untuk meraih sukses atau menciptakan perubahan positif. Peluang ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari inovasi teknologi, perubahan pasar, hingga pengalaman pembelajaran dalam pendidikan. Setiap ahli menekankan bahwa peluang adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan secara cerdas dan tepat waktu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengenali peluang dan bertindak sesuai dengan kesempatan yang ada adalah kunci untuk meraih keberhasilan, baik dalam konteks pribadi, organisasi, maupun masyarakat.

Pembangunan

Pembangunan, menurut Amartya Sen (1999), bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan, tetapi lebih pada peningkatan kebebasan individu untuk memilih cara hidup yang mereka inginkan. Sen menyatakan bahwa pembangunan sejati harus dilihat dari perspektif kesejahteraan manusia, yang mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Dengan demikian, pembangunan adalah proses yang memungkinkan individu untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dari sudut pandang ekonomi, Paul A. Samuelson (1983) mendefinisikan pembangunan sebagai proses yang mencakup peningkatan produksi barang dan jasa serta distribusi yang lebih adil dari hasil-hasil tersebut. Pembangunan ekonomi, menurut Samuelson, mengarah pada peningkatan kualitas hidup melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, pembangunan seringkali diukur dengan indikator-indikator ekonomi seperti PDB (Produk Domestik Bruto) dan tingkat pengangguran. Sementara itu, dalam konteks pembangunan sosial, Dorothy E. Smith (1990) mengemukakan bahwa pembangunan adalah sebuah perubahan struktural dalam masyarakat yang mencakup peningkatan kualitas hidup dan keadilan sosial. Pembangunan sosial, menurutnya, harus mempertimbangkan kesenjangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat, seperti perbedaan gender, kelas sosial, dan etnis. Oleh karena itu, pembangunan sosial lebih menekankan pada pemberdayaan kelompok yang kurang beruntung dan menciptakan keadilan serta kesejahteraan sosial bagi semua pihak.

Dalam konteks lingkungan, pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama. Menurut Our Common Future (1987), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Dari pandangan berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan infrastruktur, tetapi juga dengan sejauh mana kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan melalui pemberdayaan individu, distribusi yang adil, dan perlindungan terhadap lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting, karena harus memastikan bahwa kemajuan saat ini tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu, pembangunan sejati harus holistik, memperhatikan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan kelestarian alam.

Ibu Kota Negara (IKN)

Ibu Kota Negara (IKN) dalam perspektif geografi adalah pusat administratif dan politik suatu negara, yang memiliki peran utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pengambilan keputusan. Menurut Agnew (1995), ibu kota negara adalah simbol politik yang merepresentasikan identitas dan otoritas negara tersebut. IKN bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat simbolis yang menggambarkan kekuatan dan eksistensi negara di dunia internasional. Dalam hal ini, ibu kota memainkan peran penting dalam struktur politik dan tata kelola negara.

Menurut Anderson (2006), ibu kota negara sering kali dipilih atau dibangun untuk mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai nasional. Ibu kota tidak hanya berfungsi sebagai tempat bagi pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat budaya dan sejarah yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan negara. Pemilihan lokasi ibu kota, menurut Anderson, biasanya mempertimbangkan faktor-faktor strategis, seperti posisi geografis yang mudah diakses dan dekat dengan pusat ekonomi atau populasi. Dalam konteks ekonomi, ibu kota negara juga memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Menurut Friedmann (1986), ibu kota negara sering kali menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sangat vital, di mana banyak sektor penting berpusat, mulai dari sektor keuangan, perdagangan, hingga industri. Selain itu, ibu kota juga sering kali berfungsi sebagai tempat bagi keputusan-keputusan ekonomi besar yang berdampak pada negara. Oleh karena itu, ibu kota tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi.

Dalam kajian sosial, Castells (1996) berpendapat bahwa ibu kota negara adalah ruang sosial yang mencerminkan dinamika sosial-politik dalam suatu negara. Ibu kota negara merupakan tempat interaksi antara berbagai kelompok sosial, etnis, dan budaya. Dengan demikian, ibu kota berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok dalam masyarakat, memfasilitasi komunikasi antar warga negara, dan menjadi tempat dimana kebijakan sosial, politik, dan budaya dibentuk. Di sisi lain, menurut Tonnelat (2010), ibu kota negara juga memiliki dimensi simbolik yang sangat kuat. Ibu kota menjadi representasi identitas suatu negara di mata dunia internasional, dan sering kali mencerminkan sejarah, kekuatan, dan cita-cita bangsa. Tonnelat menekankan bahwa ibu kota negara adalah wajah negara yang dipersepsikan oleh masyarakat dunia, dan memiliki peran penting dalam diplomasi serta hubungan internasional suatu negara.

Dari berbagai pandangan ahli, dapat disimpulkan bahwa ibu kota negara (IKN) adalah pusat pemerintahan yang memiliki dimensi simbolik, sosial, ekonomi, dan politik. IKN bukan hanya berfungsi sebagai tempat di mana pemerintahan berlangsung, tetapi juga sebagai simbol identitas negara, tempat interaksi sosial, serta pusat ekonomi yang vital. Pemilihan lokasi ibu kota juga mempertimbangkan berbagai faktor strategis, seperti kemudahan akses, posisi geografis, dan potensi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial negara. Oleh karena itu, ibu kota negara berperan penting dalam pembangunan, baik dari segi pemerintahan, ekonomi, maupun keberlanjutan sosial dan budaya suatu negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif untuk melihat dan memaknai atau memahami suatu fenomena yang dikaji dan untuk menganalisis data, sehingga penulis dapat mendefinisikan tentang peran pemerintah dalam tantangan dan peluang pembangunan IKN Tahun 2025. Lokasi penelitian merupakan sesuatu yang amat sangat penting yang harus ada di dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini memiliki lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Adapun peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan banyak tantangan dan peluang yang disebabkan dari pembangunan Ibu kota tersebut sebagai IKN Indonesia sehingga membuat peneliti tertarik mengkajinya dengan sumber-sumber yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Dalam Pembangunan IKN Tahun 2025

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan sebuah proyek besar dan ambisius yang bertujuan untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dalam dua tahun terakhir, proyek ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, menandai sebuah langkah penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia dengan visi untuk menciptakan kota masa depan yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi. Pada 13 Desember 2024, progres pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Tahap I telah mencapai 96 persen. Beberapa proyek pembangunan kini sudah memasuki tahap akhir, sementara sejumlah lainnya masih dalam tahap pengerjaan, dengan target penyelesaian pada tahun 2025.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang direncanakan selesai pada tahun 2025 menghadapi sejumlah tantangan besar yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilannya. Salah satu tantangan utama adalah pendanaan. Proyek sebesar ini memerlukan anggaran yang sangat besar, yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pendanaan pembangunan IKN akan melibatkan berbagai sumber, mulai dari APBN, investasi swasta, hingga kemitraan publik-swasta (KPS). Namun, ketergantungan pada sumber daya eksternal dan ketidakpastian ekonomi global, seperti inflasi dan fluktuasi nilai tukar, dapat mempengaruhi kelancaran pendanaan, yang pada gilirannya bisa menunda progres pembangunan.

Selain itu, tantangan dalam pembangunan infrastruktur juga sangat signifikan. IKN yang terletak di Kalimantan Timur memerlukan pembangunan infrastruktur dasar yang sangat kompleks, seperti transportasi, pasokan energi, air bersih, dan pengelolaan limbah. Hal ini juga mencakup pembangunan jaringan digital dan smart city yang ramah lingkungan. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, menekankan pentingnya infrastruktur yang tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan. Proyek infrastruktur ini membutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, agar dapat terwujud dalam waktu yang relatif singkat. Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di bidang konstruksi dan teknologi juga menjadi kendala tersendiri.

Integrasi sosial dan budaya merupakan tantangan lainnya yang tidak kalah penting. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur melibatkan pergeseran sosial yang besar, di mana ribuan pegawai negeri dan keluarga mereka akan berpindah, sementara di sisi lain masyarakat lokal juga harus beradaptasi dengan kedatangan pendatang baru. Kepala Badan Pengelola IKN, Bambang Susantono, menekankan bahwa aspek sosial budaya perlu mendapat perhatian serius untuk mencegah terjadinya gesekan antar kelompok. Proses ini memerlukan program pemberdayaan masyarakat lokal dan pendekatan inklusif agar masyarakat adat dan pendatang dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Selain itu, adanya perbedaan dalam budaya kerja dan pola hidup antara masyarakat Jakarta dan Kalimantan juga perlu dikelola dengan baik.

Terakhir, aspek lingkungan hidup menjadi tantangan besar dalam mewujudkan IKN yang berkelanjutan. Pembangunan di tengah hutan tropis Kalimantan tentu akan membawa dampak terhadap ekosistem lokal, yang jika tidak dikelola dengan bijak, bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menegaskan bahwa pembangunan IKN harus mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek konservasi alam dan keberagaman hayati. Oleh karena itu, proyek ini harus diimbangi dengan upaya rehabilitasi hutan, penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan. Upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam ini menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan IKN di masa depan. 

Tantangan pembangunan IKN pada 2025 melibatkan beberapa aspek yang saling terkait, seperti pendanaan, infrastruktur, integrasi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Dukungan kebijakan yang jelas dan sumber daya yang memadai akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa IKN dapat terwujud sebagai ibu kota yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga inklusif dan ramah lingkungan.

Peluang Dalam Pembangunan IKN Tahun 2025

Dalam membangun IKN bukan hanya sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan peradaban baru dengan ibu kota yang modern dan berkelanjutan, yang akan terus berkembang hingga tahun 2045. Proses ini melibatkan pembangunan tiga aspek penting: hardware (infrastruktur fisik), software (penguasaan teknologi), dan brainware (penguatan kapasitas sumber daya manusia)," kata Ale dalam wawancara dengan Kompas.com. Jika seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik, pemindahan IKN akan membuka berbagai peluang besar bagi berbagai sektor.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2025 membuka berbagai peluang ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan. Menteri PPN, Suharso Monoarfa, menyatakan bahwa pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat pertumbuhan baru yang dapat mendongkrak perekonomian regional. Pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara internasional, akan menarik investasi, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hal ini tentunya memberikan dampak positif terhadap sektor konstruksi, manufaktur, dan sektor terkait lainnya. Selain itu, pemindahan ibu kota diharapkan juga mengurangi ketergantungan ekonomi yang terlalu tinggi pada Jakarta dan Pulau Jawa, dengan merata membagi perekonomian ke wilayah luar Jawa.

Selain dampak ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi peluang besar dalam proyek IKN. Dengan adanya IKN, kebutuhan akan tenaga kerja terampil dan profesional semakin tinggi. Dalam upaya menciptakan ibu kota yang berbasis teknologi dan berkelanjutan, sektor pendidikan dan pelatihan SDM harus berkembang seiring dengan pembangunan fisik. Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN, menekankan bahwa pengembangan IKN harus diimbangi dengan penguatan kapasitas SDM lokal, agar masyarakat Kalimantan dan Indonesia secara keseluruhan dapat terlibat dalam setiap tahap pembangunan. Ini akan membuka peluang bagi berbagai institusi pendidikan dan lembaga pelatihan untuk berpartisipasi dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil, terutama di bidang teknologi, manajemen proyek, dan pengelolaan kota pintar.

Kemudian, pembangunan IKN juga membawa peluang untuk inovasi dalam teknologi dan keberlanjutan. IKN dirancang untuk menjadi kota pintar yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini membuka peluang besar bagi perusahaan-perusahaan teknologi untuk berinovasi dan menciptakan solusi yang mendukung keberlanjutan, seperti pengelolaan energi terbarukan, sistem transportasi ramah lingkungan, dan bangunan hijau. Pemerintah melalui Badan Pengelola IKN menyatakan bahwa kota ini akan menggunakan teknologi canggih untuk mengelola sumber daya alam secara efisien, mengurangi emisi karbon, dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Peluang ini dapat menarik perusahaan teknologi dan startup untuk berinvestasi dalam sektor teknologi bersih, smart grid, dan lainnya yang mendukung visi kota berkelanjutan.

Pembangunan IKN juga memberi peluang dalam sektor pariwisata dan kebudayaan. Dengan desain yang mengedepankan aspek estetika dan keberagaman budaya Indonesia, IKN akan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan domestik dan internasional. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan kawasan pariwisata yang mendukung pelestarian budaya lokal sambil mempromosikan pariwisata berkelanjutan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengungkapkan bahwa IKN dapat menjadi pusat kegiatan wisata dengan potensi besar dalam mengembangkan destinasi wisata baru, seperti ekowisata, wisata budaya, dan wisata alam. Selain itu, infrastruktur yang dibangun untuk mendukung IKN juga akan mendukung kemajuan sektor pariwisata dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi wisatawan untuk mengunjungi berbagai tempat menarik di Kalimantan.

Dalam pembangunan IKN pada tahun 2025 menawarkan berbagai peluang yang dapat mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi Indonesia. Mulai dari peningkatan sektor ekonomi, pengembangan SDM, hingga peluang dalam sektor teknologi dan pariwisata, pemindahan ibu kota menjadi landasan untuk menciptakan ekosistem yang lebih merata dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan IKN sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, yang harus berfokus pada penciptaan kota yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan inklusif.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penulisan yang telah didapatkan peneliti terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka sampai lah peneliti pada penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah di lakukan, ada beberapa kesimpulan yang di dapat yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dijadwalkan selesai pada tahun 2025 menghadapi tantangan besar, termasuk pendanaan, pembangunan infrastruktur yang kompleks, integrasi sosial budaya, dan perlindungan lingkungan. Kendala pendanaan dan ketidakpastian ekonomi global, serta kebutuhan untuk membangun infrastruktur berkelanjutan, menjadi masalah utama. Namun, proyek ini juga membuka peluang besar, seperti pertumbuhan ekonomi regional, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengembangan sumber daya manusia terampil, khususnya di bidang teknologi dan pengelolaan kota pintar. Selain itu, sektor pariwisata berpotensi berkembang dengan memanfaatkan keberagaman budaya dan alam Kalimantan. Keberhasilan pembangunan IKN sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ibu kota yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan.

Saran

Dengan adanya uraian diatas maka peneliti memberikan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan selanjut nya, sebagai berikut:  

Koordinasi Pendanaan dan Infrastruktur

Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mengatasi tantangan pendanaan. Diversifikasi sumber dana, termasuk kemitraan publik-swasta, dapat membantu meminimalisir ketergantungan pada anggaran negara.

Pengembangan SDM Lokal

Program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan IKN harus diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas SDM lokal, terutama di bidang teknologi dan konstruksi.

Pemberdayaan Masyarakat dan Integrasi Sosial

Program pemberdayaan yang inklusif dan sensitif terhadap keanekaragaman budaya perlu dirancang agar masyarakat lokal dan pendatang dapat hidup berdampingan harmonis.

Keberlanjutan Lingkungan

Perencanaan pembangunan harus mengutamakan prinsip keberlanjutan, dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian alam.

DAFTAR PUSTAKA

Agnew, J. (1995). The geography of the world economy. St. Martin’s Press.

Anderson, J. (2006). Frontiers: Territory and state formation in the modern world. Polity.

Armstrong, M. (2009). A handbook of human resource management practice (11th ed.). Kogan Page.

Castells, M. (1996). The rise of the network society (Vol. 1). Blackwell.

Christensen, C. M. (1997). The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review Press.

Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. Macmillan.

Friedmann, J. (1986). The world city hypothesis. Development and Change, 17(1), 69–83.

Gardner, H. (2006). Five minds for the future. Harvard Business Press.

Giddens, A. (2009). Sociology (6th ed.). Polity Press.

Kotter, J. P. (1996). Leading change. Harvard Business Review Press.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer.

Mankiw, N. G. (2014). Principles of economics (7th ed.). Cengage Learning.

Our Common Future. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development. Oxford University Press.

Robbins, S. P. (2003). Organizational behavior (10th ed.). Pearson Education.

Samuelson, P. A. (1983). Economics (11th ed.). McGraw-Hill.

Schilling, M. A. (2009). Strategic management of technological innovation (3rd ed.). McGraw-Hill.

Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. Harvard University Press.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf.

Tonnelat, S. (2010). Capital cities in the modern world. Cambridge University Press.