Dalam setiap sistem demokrasi, kebebasan untuk mencalonkan pemimpin adalah denyut nadi yang memompa kehidupan politik. Namun, kebijakan yang membolehkan semua partai mencalonkan presiden atau kepala daerah membuka pintu bagi tantangan besar: fragmentasi politik.Â
Jika presiden atau kepala daerah terpilih berasal dari partai kecil yang minim kursi di parlemen, fenomena divided government menjadi tak terhindarkan.Â
Dalam situasi ini, presiden dari minoritas parlemen menghadapi oposisi mayoritas parlemen yang dapat melumpuhkan kebijakan dan visi kepemimpinannya.
Namun, demokrasi memiliki caranya sendiri untuk bertahan. Sejarah mengajarkan bahwa kekuatan koalisi adalah solusi paling elegan. Presiden atau kepala daerah yang terpilih harus mampu merangkul partai-partai lain untuk membentuk koalisi yang solid di parlemen. Koalisi ini bukan sekadar aliansi politik, tetapi sebuah jembatan antara visi kepemimpinan dan dukungan legislatif.Â
Dengan koalisi yang mayoritas, kebijakan pemerintah menjadi lebih terjamin, dan stabilitas politik dapat dipertahankan. Inilah seni politik demokrasi: berkompromi tanpa mengorbankan prinsip.
Namun, ada tantangan lain yang mengintai demokrasi kita: praktik calon tunggal melawan kotak kosong. Ketika seorang calon memborong dukungan hampir semua partai, kompetisi sejati hilang.Â
Demokrasi menjadi formalitas tanpa ruh. Dalam sejarah, pemilu tanpa kompetisi kerap melahirkan pemimpin yang kehilangan legitimasi moral, meskipun menang secara hukum.
Kompetisi dalam pemilu bukan sekadar simbol, tetapi esensi demokrasi itu sendiri. Ia menciptakan arena di mana ide bertarung, visi diuji, dan rakyat menjadi hakim sejati.Â
Ketika pemilih diberikan pilihan, mereka merasa didengar dan dihormati. Pilihan ini tidak hanya memperkaya perdebatan publik tetapi juga mendorong kandidat untuk menghadirkan program-program terbaik.
Larangan bagi calon untuk memborong partai adalah langkah penting untuk menjaga demokrasi yang sehat. Dengan mencegah monopoli dukungan politik, pemilu tetap menjadi ruang kompetisi yang hidup.Â
Demokrasi sejati membutuhkan lebih dari sekadar kotak suara; ia membutuhkan suara-suara yang bersaing, ide-ide yang bertarung, dan rakyat yang diberdayakan untuk memilih.
