Hal tersebut terpaksa diputuskan Jokowi setelah sebelumnya ia sudah cukup sabar melewati kurun waktu empat bulan berlarut-larutnya permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Berbagai upaya pemerintah lewat Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian telah dilakukan dalam kurun waktu tersebut, tetapi permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng itu belum juga teratasi. Ironisnya kita adalah negera penghasil sawit dan CPO terbesar di dunia, tetapi rakyatnya sendiri sulit mendapat minyak goreng. Kalau dapat pun dengan harga yang sangat mahal.
Jokowi menganggap penyebab utama dari tidak efektif atau gagalnya berbagai upaya pemerintah mengatasi permasalahan minyak goreng selama empat bulan itu di antaranya karena kurang adanya pengertian  dan kerjasama dari para pelaku usaha untuk mematuhi peraturan-peraturan yang pernah ditetapkan pemerintah, seperti tentang domestic market obligation (DMO) dan price domestic obligation (DPO) terhadap CPO, dan kewajiban terhadap produsen minyak goreng untuk memproduksi dan mendistribusi minyak goreng curah.
Secara tersirat Jokowi ingin menegaskan kepada para pelaku usaha sawit dan minyak goreng agar mau berpikiran jernih (dengan hati nurani) Â melihat persoalan minyak goreng ini agar sadar bahwa betapa ironisnya negeri ini. Negeri penghasil sawit terbesar di dunia, tetapi rakyatnya sangat berkesulitan mendapat minyak goreng dengan harga terjangkau.
Jokowi berharap kepada para pengusaha sawit dan minyak goreng untuk mau berempati dan bersimpatik terhadap kesusahan rakyat itu. Tidak hanya berpikir soal profit, yang selama ini sudah mereka peroleh dalam jumlah yang sangat besar.
Setelah berbagai regulasi gagal mencapai harapan tersebut, Jokowi pun menilai hanya dengan cara ekstrem dan kejutan tingkat tinggi saja yang akan mampu membuat para pelaku usaha sawit dan minyak goreng jera dan sadar untuk mau berpikir jernih dan bekerja sama dengan pemerintah secara maksimal untuk bersama mengatasi permasalahan minyak goreng itu.
Mungkin saja para pelaku usaha terutama yang besar-besar beranggapan pemerintah tak mungkin berani melarang secara total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, terutama ekspor bahan baku minyak goreng (CPO dan turunannya), karena semua produk tersebut selalu menghasilkan devisa dan pajak ekspor yang sangat besar. Oleh karena itu mereka kerap membandel terhadap pemerintah, dengan selalu lebih mementingkan eskpor daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Tak disangka oleh mereka. Justru larangan ekspor itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Â Sehingga kemungkinan besar mereka sangat terkejut dan terpukul dengan keputusan Jokowi tersebut. Rupanya Jokowi sungguh sangat tegas, seolah-olah ia tak perduli dengan akibat dan dampak dari larangan tersebut akan berbalik merugikan Indonesia sendiri dalam hal potensi kehilangan devisa dan pajak ekspor yang sangat besar. Seolah-olah Jokowi abai terhadap penderitaan para petani sawit yang menderita kerugian yang besar akibat dari larangan ekspor CPO dan turunannya tersebut.
Negara berpotensi kehilangan pendapatan dari devisa dan pajak ekspor yang sangat besar, tetapi para pengusaha sawit itu pun berpotensi akan menderita kerugian yang sangat besar berupa kehilangan keuntungan dari ekspor mereka yang dilarang itu. Semakin lama larangan itu berlaku semakin besar potensi kerugian itu. Belum lagi kemungkinan kehilangan mitra dagangnya di luar negeri karena kegagalan memenuhi kontrak pengiriman CPO dan produk turunannya itu.
Seperti yang disebutkan di atas, Presiden Jokowi bukan tidak memahami atas potensi kerugian besar yang akan dialami Indonesia atas diberlakukannya larangan ekspor CPO dan turunanannya itu. Tetapi ia terpaksa melakukannya untuk memberi shock-therapy dan efek jera kepada para pengusaha ekspor sawit itu.
Tentu Jokowi sangat berharap setelah larangan tersebut para pengusaha ekspor sawit itu akan lebih patuh kooperatif. Lebih serius dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk membuat di negaranya sendiri minyak goreng kembali berlimpah dengan harga terjangkau. Jika target tersebut tercapai, Jokowi berjanji akan segera mencabut larangan ekspor tersebut.
Jokowi juga pasti tak ingin petani sawit menderita kerugian lebih parah dan lebih lama lagi. Ia pasti juga tak mau kerugian bagi pengusaha industri sawit dan negara akibat dari larangan itu berlangsung lebih lama lagi.
