Jumat, 22 April 2022 melalu kanal YouTube Sekretariat Presiden, Â Presiden Jokowi mengumumkan ia baru saja memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, terutama tentang ketersediaan minyak goreng dalam negeri. Dalam rapat tersebut ia memutuskan pemerintah melarang sementara ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai tanggal 28 April 2022 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
Jokowi berkata, "Dalam rapat tersebut telah saya putuskan Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini, agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau."
Media massa, baik cetak maupun daring kompak menulis beritanya dengan inti judul 'pemerintah melarang ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng'. Semua orang terkejut. Negara-negara pengimpor CPO dari Indonesia pun gempar.
Para pengamat ekonomi pun seperti kompak mengkritik kebijakan yang diumumkan Presiden Jokowi tersebut. Para politisi dan media oposan pun ramai-ramai mengecam langkah 'nekad' Jokowi tersebut.
Mereka menyebut kebijakan Jokowi tersebut sangat salah, emosional, destruktif, seperti hendak membunuh tikus rumah ikut dibakar, dan lain sebagainya.
Mereka mengatakan, kebijakan Jokowi tersebut justru akan memperburuk keadaan dan akan berbalik menghantam perekonomian Indonesia. Para petani sawit yang pertama-tama akan menderita kerugian, karena harga tandon buah segar (TBS) sawit pasti akan anjlok tajam seiring dengan terjadinya kelebihan stok CPO yang jauh melebihi kebutuhan di dalam negeri.
Selama ini CPO dan produk turunannya, lebih dari 70 persen, diekspor. Hanya kurang dari 30 persen diserap  pasar domestik. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana jika 100 persennya hanya untuk dalam negeri. Tentu sebagian besarnya tidak terserap.
Hasil panen TBS para petani sawit dipastikan tidak akan terserap pasar domestik. Sedangkan TBS tidak bisa disimpan lama-lama. Cepat rusak. Â Perusahaan CPO kecil-menengah pun akan mengalami kesulitan menjual CPO-nya karena ketersediaan jauh melampui kebutuhan domestik.
Negara-negara penghasil CPO lain, terutama Malaysia, yang merupakan negara penghasil CPO kedua terbesar di dunia akan meraih keuntungan besar dari larangan tersebut. Sebaliknya, Indonesia justru akan kehilangan devisa dan pajak ekspor yang sangat besar, puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Semakin lama larangan tersebut berlaku Indonesia akan semakin rugi. Negara-negara pengimpor CPO dari Indonesia juga bisa membalas atau menggugat Indonesia di WTO.
