Mungkin saja sebenarnya menurut Airlangga jika mau melarang ekspor, seharusnya pemerintah hanya melarang ekspor RBD palm olein. Tidak secara total CPO dan semua turunannya. Mungkin saja masukan itu kemudian disampaikan kepada Presiden Jokowi. Tetapi, ternyata Jokowi berbeda pendapat dengannya. Jokowi ingin CPO dan semua turunannya secara total harus dilarang diekspor. Sebagai bawahan Presiden ia pun terpaksa menurut dengan meralat penjelasannya sebelumnya.
Segera kembali berbagai media ramai-ramai memuat dan menyiarkan kritik dan kecaman lagi dari para pengamat ekonomi, yang melanjutkan kritikan dan kecaman mereka terhadap kebijakan kontroversial Presiden Jokowi tersebut, yang disebut membingungkan, keliru, tidak efektif, destruktif, dan plin-plan pula.
Koran Tempo, Â mengkritik pedas kebijakan larangan ekspor Presiden Jokowi itu. Opini media itu edisi 26 April 2022 menulis, kebijakan larangan itu melanggar ketentuan Persetujuan Umum mengenai tarif dan Perdagangan (GATT) 1977 serta GATT 1994 yang berlaku bagi negara anggota WTO.
Ketentuan GATT itu melarang negara anggota WTO menghambat perdagangan internasional yang dapat merugikan negara anggota lainnya. Dengan demikian Indonesia berpotensi digugat negara lain karena larangan ekspor tersebut.
Pada rubrik Editor, Koran Tempo, edisi 28 April 2022 menulis kebijakan Jokowi itu sebagai sebuah kebijakan yang buruk, grasa grusu, asal-asalan, tidak punya landasan argumentasi yang kuat dan jelas. Â Airlangga seharusnya memberi masukan kepada Jokowi bahwa keputusan asal populer itu bisa berkonsekuensi buruk bagi perekonomian Indonesia. Â
Editor media itu menulis, Jokowi seharusnya paham bahwa pelarangan itu memberi kerugian besar kepada petani sawit, pengusaha, dan pemerintah itu sendiri. Potensi pungutan dari pajak penghasilan, penjualan, ekspor hilang gara-gara kebijakan asal-asalan.
Padahal komoditas CPO itu memberi kontribusi surplus neraca perdagangan senilai Rp. 68,4 triliun setiap bulan dan menyumbang Rp. 15-20 triliun untuk anggaran setiap tahun.
Produksi CPO Indonesia pada 2021 mencapai 51,3 juta ton, jauh di atas konsumsi dalam negeri -- termasuk untuk biodiesel -- pada tahun lalu yang hanya sekitar 18,4 juta ton. Selebihnya, sekitar 34,2 juta ton harus diekspor. Jika larangan itu diberlakukan, mengacu pada data 2021 itu, tentu akan terjadi kelebihan pasokan sebanyak lebih dari 34 juta ton produk CPO dan turunannya itu. Kelebihan pasokan itu tentu akan menghancurkan harga tandon buah segar sawit petani.
Urusan ekspor minyak sawit, tulis Editor Koran Tempo itu, bukan hanya monopoli persoalan dalam negeri. Ada banyak negara yang mengandalkan sawit Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sebagai eksportir terbesar dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral memenuhi kebutuhan minyak sawit global. Kebijakan larangan ekspor bisa merusak kredibilitas Indonesia di mata dunia. Para investor pun akan berpikir ulang untuk menanam duitnya di Tanah Air, karena pemerintah kerap menelurkan kebijakan yang tak ramah investasi.
Sebagai penutup Editor itu, menyarankan kepada Airlangga Hartarto agar mengundurkan diri saja jabatannya sebagai Menko Perekonomian, jika beragam masukannya tidak digubris Jokowi. Mundur dari jabatan mungkin lebih terhormat ketimbang dipermalukan, karena kewenangan mengurus minyak sawit tidak diperlukan lagi.
