Seperti diketahui, ruang-ruang untuk mengekspresikan pendapat dan kritik kepada pemerintah terus terbuka sehingga berbagai aksi unjuk rasa terus bergulir. Di luar itu, pemerintah secara terbuka di masing-masing instansi juga menyediakan beragam kanal aduan masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengawasan dan evaluasi kinerja.
Keterbukaan pemerintah atas kritik dan kontrol publik itu tentu tak terlepas dari adanya jaminan kebebasan berpendapat. Pada sub indikator ini, kepuasan publik pun naik signifkan tidak kurang dari delapan persen dengan capaian menjadi 73 persen.
Selain jaminan terhadap ketersediaan ruang apresiasi kepada pemerintah secara langsung, berbagai keterbukaan terhadap gerakan kritis yang muncul di ruang-ruang digital pun juga terus diupayakan pemerintah untuk tak mengundang persoanla berkepanjangan. Meskipun demikian, tentulah masih terdapat pula sejumlah catatan penting pembenahan yang perlu dilakukan.
Dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sepanjang setahun terakhir kondisi kebebasan berpendapat dan berekespresi di ruang digital belum juga membaik. Sejumlah identifikasi bahkan menemukan pola serangan digital terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi mulai dari spam call, doxing, serangan hoaks, siar kebencian, hingga defacing atau merubah tampilan website.
Awal Desember 2021 lalu, Presiden Joko Widodo secara khusus memberikan atensinya terhadap persoalan kebebasan pendapat di ruang publik. Saat itu presiden menyoroti tindakan kepolisian yang kerap menghapus mural dan menangkap warga yang menyampaikan pendapat.
Terkait itu, presiden menyinggung indeks kebebasan berpendapat yang turun dan meminta kepolisian agar lebih hati-hati dalam bertindak dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan dialogis."
Ulasan Kompas tersebut menyimpulkan bahwa demokrasi dan kebebasan berpendapat di era Jokowi-Amin dengan segala kekurangannya tetap ada dan semakin membaik.
Penilaian sebaliknya, yang diberikan Tempo sebagaimana disebutkan di atas.
Perbedaan persepsi terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat tersebut berangkat dari pandangan bahwa menurut Tempo kebebasan berpendapat itu adalah bebas sebebas-bebasnya, termasuk menghina dan mengfitnah presiden, bahkan termasuk melakukan provokasi-provokasi makar melawan pemerintah sepanjang hal tersebut tidak dilakukan dalam tindakan nyata. Sebagaimana disimpulkan dari berbagai opini Tempo yang pernah ditulis.
Sebaliknya dengan Kompas, yang menganut bahwa demokrasi dan kebebasan berpendapat itu ada batas dan etikanya, sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Sebagaimana filosofi yang ditanam salah satu pendiri Kompas, Jakob Oetama. Â Itulah sebabnya dalam menulis kritik terhadap pemerintah, tulisan-tulisan di Kompas tetap santun meskipun tegas.
Bagaimana pun saya masih percaya Litbang dan harian Kompas sebagai salah satu lembaga survei dan media yang independen dan layak dipercaya. Bukan lembaga survei pro pemerintah, apalagi bisa dibayar.
