Tempo Tidak Percaya dengan Hasil Survei Litbang Kompas

Tempo memberi bebeberapa contoh. Di antaranya hasil survei yang pernah dilakukan di Philipina tentang tingkat kepuasaan terhadap Presiden Rodrigo Duterte yang tinggi meski ia melanggar hak asasi manusia. Dengan dalih menyelamatkan bangsanya dari bahaya narkotik, ia menembak mati siapa pun yang terlibat: tak perduli pengguna ataupun pengedar. Dibela dengan narasi heroik, langkah itu didukung publik. Suara para ibu yang anaknya terbunuh berada di luar kurva lonceng alias tersingkir dari hitungan statistika.   

Menurut Tempo, Presiden Jokowi pun sama saja.

Jokowi, menurut majalah tersebut, memahami cara kerja populisme. Seraya membiarkan aparat menggeruduk warga Desa Wadas, di tempat lain yang berbicara dengan orang miskin dan membagi bahan kebutuhan pokok. Jokowi pandai mengukur: jika reaksi publik kian negatif, ia bisa membatalkan suatu keputusan. Orang ramai lalu biarkan berspekulasi tentang siapa biang keladi keputusan yang dibatalkan: birokasi lama yang amburadul, partai politik yang jahat, atau kekuatan politik lama yang ingin kembali bercokol.

Di dalam "Ringkasan Berita"-nya di edisi yang sama, Tempo juga mengutip pendapat Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  Rivanlee Anandar, yang menilai hasil survei kepuasaan di tengah kondisi saat ini cenderung mengabaikan fakta di lapangan. Ia terutama menyeroti makin banyak ancaman terhadap kebebasan sipil.

Menurutnya, Jokowi tak serius menuntaskan berbagai pelanggaran kebebasan sipil tersebut. "Intinya, hasil survei (Kompas) tidak semanis realitas."

Tempo menutup opininya dengan menilai bahwa hasil survei Litbang Kompas tersebut tidak perlu berlebihan disambut publik. Kepada para pendukung Jokowi, tidak perlu heboh bertempik sorak, dan para penentang tak selayaknya kelewat menggerutu.

Penilaian Tempo itu tentu berlaku juga bagi harian Kompas yang mengapresiasi kinerja pemerintah Jokowi berdasarkan hasil survei tersebut yang ditulis di halaman depan koran Kompas edisi 21 Februari 2022. Kompas mengawali apresaisinya tersebut dengan menulis: "Memasuki paruh kedua kepempinan Presiden Joko Widodo, apresiasi layak dilayangkan. Pasalnya, pada babak krusial ini, kinerja Jokowi-Amin bersama kabinetnya memuaskan sebagian besar publik."  

Bagi Tempo penilaian koran Kompas itu salah besar. Pemerintah Jokowi-Amin tidak layak mendapat apresiasi, karena sesungguhnya yang benar tingkat kepuasaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi pasti sangat rendah. Tidak seperti hasil survei Litbang Kompas tersebut.

Bagi Tempo, itu semua akibat dari metode survei Litbang Kompas yang salah, sebab mengabaikan kurva lonceng (suara para korban kebijakan pemerintah) dan mengabaikan sikap populisme dari Presiden Jokowi. Dengan kata lain, hasil survei Litbang Kompas tersebut tidak layak dipercaya karena tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut Tempo.

Dalam karikaturnya majalah Tempo menyindir hasil survei Litbang Kompas tersebut dengan melukiskan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'aruf Amin berdiri di atas papan yang dikatrol naik di tengah-tengah masyarakat yang bermasalah dengan kenaikan harga tahu, tempe, dan minyak goreng, kontroversi JHT (Jaminan Hari Tua), masalah KPK, perampasan tanah, separatisme (di Papua) dan Covid-19. Di latar belakangnya ada poster bertuliskan "Survei 73,9% dengan jari jempol ke atas. Dari atas bertaburan lembaran-lembaran mirip uang kertas. 

Kartun itu dapat dimaknai bahwa hasil survei Litbang Kompas itu dikatrol atau direkayasa sehingga menjadi tinggi, yaitu 73,9 persen. Padahal jelas-jelas masyarakat sedang dilanda aneka masalah. Sedangkan taburan lembaran-lembaran mirip uang kertas bisa ditafsir bahwa diduga survei tersebut tidak independen, atau dibayar.