Mohon tunggu...
Daniel H.T.
Daniel H.T. Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta

Bukan siapa-siapa, yang hanya menyalurkan aspirasinya. Twitter @danielht2009

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ahok Terbukti Benar: BPK Memang Ngaco

29 Mei 2017   14:57 Diperbarui: 29 Mei 2017   15:22 7555
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Perlawanan keras Ahok terhadap BPK itu sempat mengundang banyak kecaman dari musuh-musuh politiknya, terutama dari sejumlah anggota DPRD DKI, maupun DPR.

Mendagri Tjahjo Kumolo pun sempat menegur Ahok yang dianggap tidak santun terhadap BPK.

Hasil penyelidikan KPK terhadap Ahok berdasarkan hasil audit investigasi BPK tersebut  adalah KPK tidak menemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras itu.

Hal tersebut secara tak langsung menunjukkan pernyataan Ahok bahwa BPK itu ngaco, bahwa ada kepentingan pejabat BPK di balik hasil audit investigasi itu, bahwa BPK telah dikuasai oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang,  ada benarnya.

Diduga pernyataan Ahok tentang BPK itu berkaitan dengan kepentingan politik untuk menjatuhkan Ahok dari jabatannya sehingga tidak bisa ikut pemilihan gubernur (para pemimpin BPK adalah eks-kader-kader parpol yang ketika itu merupakan lawan politik Ahok), dan karena ketika Ahok diajak auditor BPK untuk melakukan transaksi jual-beli hasil audit tersebut Ahok menolaknya.

Meskipun “ngaco”, berdasarkan Undang-Undang tentang BPK, hasil audit BPK tidak bisa dituntut. Itulah yang dimaksud oleh Ahok dengan oknum-oknum yang menguasai BPK berlindung di balik undang-undang, sehingga mereka bisa bebas membuat hasil auditnya sesuai dengan kesepakatan dengan yang diaudit.

Ahok juga pernah menantang BPK untuk transparan membuka semua proses dan hasil audit terhadap laporan keuangan Pemprov DKI dan audit investigasi terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras, tapi BPK menolaknya dengan alasan Undang-Undang melarangnya.

Itulah sebabnya BPK tidak pernah memberi predikat WTP kepada Pemprov DKI. Yang didapat Pemprov DKI dengan Gubernur Ahok hanya WDP alias Wajar Dengan Pengecualian, yang juga sempat diprotes Ahok. 


Sekarang, terbuktilah apa yang pernah diserukan Ahok itu: Auditor BPK itu memangngaco! Dan memang ada oknum-oknum yang menguasai BPK.

Banyak hasil audit BPK diduga merupakan hasil transaksi “saling pengertian” di antara pengaudit dengan yang diaudit, yang data-datanya akan saya sebutkan di bawah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun