Jokowi yang Mempertahankan Ahok, Ini Alasannya

Tetapi, Jokowi tidak hanya melihat kasus Ahok itu semata-mata dari aspek hukumnya, tetapi juga dari aspek politiknya yang justru jauh lebih dominan. Kita tahu, tetapi Jokowi jauh lebih tahu bahwa kehendak parpol-parpol itu supaya Ahok dinonaktifkan bukan karena demi penegakan hukum tetapi semata-mata demi bisa menyingkirkan Ahok, dan melapangkan jalan bagi pasangan cagub yang diusung mereka, sebagaimana diuraikan di atas.

Itulah sebabnya sikap teguh Presiden Jokowi telah diambil tanpa ragu sedikit pun untuk menentukan status Ahok sebagai Gubernur aktif, bahkan sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang bersikukuh untuk tidak menonaktifkan Ahok besar kemungkinan atas perintah langsung dari Presiden Jokowi.

Sebab itulah saat diminta menjelaskan alasannya tidak memberhentikan sementara Ahok, pada Rabu, 22 Februari 2017, di ruang rapat Komisi II DPR, Mendagri Tjahjo Kumolo dengan  tegas, dan dengan suara lantang mengatakan: “Saya tidak membela Ahok, tetapi saya membela Presiden!”

Sangat wajar, dan memang seharusnya demikianlah sikap seorang Menteri. Ia harus bisa mempertahankan dan membela sikap presiden, atasanya,  dalam setiap menghadapi suatu persoalan. Jika tidak mau, jika ia menganggap sikap dan keputusan presiden itu salah, tidak sejalan dengan ideologi dan prinsip hidup, dan nuraninya, ia tentu tidak patut lagi menjadi pembantu presiden, dan sebaiknya mengundurkan diri.

Yang aneh tapi nyata justru sikap oportunis dan hipokrit PAN, yang katanya pro-pemerintah, mendukung program dan kebijakan Presiden Jokowi, tetapi giliran terkait Ahok, justru bukan hanya tidak setuju, tetapi hendak mengadakan Hak Angket untuk Presiden Jokowi.

Padahal sebenarnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah menyatakan ketidaksetujuan partainya ikut menandatangani Hak Angket tersebut. Kenapa bisa begitu? Saya jawab di artikel saya berikutnya. *****