Hastag (tagar) #ShameOnYouSBY, #ShamedByYou, dan #ShamedByYouAgainSBY, berturut-turut, sambung menyambung terus bertahan sebagai trending topic dunia sejak 26 September 2014 sampai dengan ketika tulisan itu saya buat (30/9/2014).
Inilah rekor sebuahtrending topic bisa bertahan sedemikian lama. Semua upaya SBY untuk menjelaskan duduk persoalan versinya kepada rakyat, sudah tidak digubris sama sekali. Rakyat sudah patah arang kepercayaannya kepada SBY. Semakin dia memberi keterangannya, semakin membuat rakyat marah.
SBY dicap sebagai presiden pembohong, pemain sandiwara, dan pengkhianat demokrasi. Disejajarkan dengan para pentolan penyamun daulat rakyat di KMP (Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, Anis Matta, Suryadharma Ali, Amien Rais, dan Hatta Rajasa).
SBY lebih dijadikan sasaran kemarahan rakyat, karena dianggap telah bermain sandiwara bersama para petinggi Demokrat lainnya, memperdayai rakyat. Demokrat justru menjadi kunci kemenangan kubu pilkada tidak langsung di DPR.
SBY tak mengira bahwa kemarahan rakyat terhadapnya akan sedemikianhebatnya, jika dibiarkan bukan tidak mungkin akan semakin masif dan berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional. Sehingga SBY menjadi sangat khawatir dan bingung bagaimana caranya menghadapi kemarahan rakyat itu, dan apa jalan keluarnya. Maka, SBY pun berinisiatif meminta bantuan petunjuk hukum kepada pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.
Meskipun demikian, SBY tetap saja galau, plin-plan dan bingung atas ulahnya sendiri.
Pada akhirnya, SBY pun tidak menjalankan nasihat dari Yusril tersebut.
**
Demikianlah di bulan September 2014, dua tahun yang lalu, ada sedikitnya 12 artikel yang saya tulis di Kompasiana, yang semuanya mengenai cara-cara DPR berkonspirasi membuat Undang-Undang Pilkada sedemikian rupa sehingga sarat dengan pengakomodasian kepentingan-kepentingan pragmatis mereka, bukan kepentingan rakyat banyak, sebagaimana saya singgung di bagian awal artikel ini.
Dua tahun yang lalu, dan sebelumnya, sampai sekarang pun, dari pilkada yang satu ke pilkada yang lain, selalu saja diwarnai dengan perubahan Undang-Undang Pilkada. Hal itu hanya bisa terjadi karena parpol-parpol selalu membuat pasal-pasal yang disesuaikan dengan kepentingan jangak pendek mereka saat itu. Nanti di pilkada berikutnya lagi akan diubah lagi, sesuai dengan kepentingan apa yang dibutuhkan mereka ketika itu. *****
