Karena secara realitas sampai dengan detik ini Ahok merupakan satu-satunya calon gubernur yang paling tinggi popularitasnya, kepercayaan rakyat terhadapnya, dan elektabilitasnya. Belum ada satu pun lawan yang dianggap bisa mengalahkan Ahok. Paling tinggi yang ada adalah yang bisa “memberi perlawanan” saja kepada Ahok. Termasuk Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, yang belakangan ini namanya disebut-sebut akan “dipaksa” PDIP untuk maju melawan Ahok di pilgub DKI Jakarta 2017.
Risma boleh saja sangat populer, sangat dipercaya rakyat Surabaya, ia tidak ada lawannya di Surabaya, di pilwali Surabaya 2015 lalu, Risma dengan statusnya sebagai calon petahana bersana Wisnu Sakti Buana menang telak dari lawannya Rasiyo-Lucy Kurniasari dengan perbandingan 86,34 persen – 13,66 persen.
Tetapi, tentu saja situasi dan kondisi Surabaya sangat berbeda jauh dengan Ibu Kota, DKI Jakarta: ragam budaya, karakter, dan kebiasaan penduduknya, serta berbagai persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sangat tinggi eskalasinya jauh dibandingkan di Surabaya. Dari luas wilayah: DKI Jakarta lima kali lebih luas Surabaya, dari jumlah penduduknya empat kali jumlah penduduk Surabaya. Dan, jangan lupa pula bahwa Ahok dalam posisinya sebagai calon petahana yang terkuat, seperti posisi Risma di Surabaya. Berbagai hasil survei juga selalu menempatkan elektabilitas Risma jauh di bawah Ahok.
Lagipula bukankah Risma sudah berkali-kali menyatakan tidak akan mau ikut pilgub DKI Jakarta 2017? Ia juga pernah bilang, kalau dia punya niat jelek, dia sudah pergi meninggalkan Surabaya, ke Jakarta.
Risma adalah jagoan PDIP di Surabaya, jangan dipaksakan untuk bertarung di DKI Jakarta, kalau tidak mau mengubahnya dari “jagoan” menjadi pecundang, pulang kembali ke Surabaya bersama PDIP dengan menanggung malu sebagai pecundang.
Itulah realitas, sama dengan realitas yang tercipta saat pilpres 2014, ketika itu Megawati cenderung ingin ikut maju lagi di pilpres tersebut, tetapi realitas yang terjadi di kalangan rakyat banyak berkata lain, mereka ingin Jokowi, bukan Megawati. PDIP akhirnya mau menerima realitas itu, Megawati pun demikian juga, maka PDIP pun mengusung Jokowi, dan menang. Ceritanya pasti lain, jika ketika itu PDIP melawan realitas, memaksakan Mega yang maju bertarung melawan Prabowo Subianto, yang menang pasti Prabowo.
Kalkulasi Politik Realitas
Direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yuda pun percaya, atau setidaknya sangat menyarankan kepada PDIP agar menggunakan kalkulasi politik realistis. Artinya, pemilihan calon gubernur yang diusung akan berbasis pada elektabilitas, dan katanya kepada Kompas.com (24/5/2016): "Untuk saat ini kan dari segi elektabilitas Ahok masih yang tertinggi, kalau dibandingkan dengan yang lainnya dia masih menang jauh."
Penggunaan kalkulasi politik realistis itu sangat penting, karena PDIP memiliki misi penting dalam Pilgub DKI 2017. Bukan sekadar memenangkan kontestasi Pilgub itu sendiri, melainkan untuk mengamankan suara mereka di Pemilu Legislatif 2019.
"PDIP kan sekarang mendominasi perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta, pastinya mereka juga tidak mau kehilangan itu di Pemilu Legislatif 2019. Salah satu cara yang paling memungkinkan, ya dengan mengusung Ahok lagi di Pilgub DKI 2017," ujar Hanta.
Hanta menambakan, jika nantinya PDI-P mengusung Ahok sebagai calon gubernur dan akhirnya menang, maka para pemilih Ahok hampir pasti akan memilih PDIP di Pemilu Legislatif 2019.
