Hubungan Diplomatik AS-Tiongkok: Dari Taiwan hingga Xinjiang dan Covid-19

Pada Desember 2021 Biden menandatangani Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur (UFLPA) menjadi undang-undang. UFLPA melarang impor barang apa pun yang dibuat di atau dengan bahan dari Xinjiang, dengan asumsi bahwa barang tersebut diproduksi menggunakan kerja paksa. 

Pada tahun 2022, PBB mengeluarkan laporan yang menilai situasi tersebut, menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah Tiongkok di Xinjiang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang ekstrem dan memerlukan tindakan segera. Namun, laporan tersebut gagal menuduh China melakukan genosida, tuduhan yang telah dilontarkan oleh pejabat di Amerika Serikat dan di tempat lain.

Saat China menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022, beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengirimkan perwakilan politik sebagai bagian dari boikot diplomatik. Meskipun negara-negara ini masih mengirim atlet untuk bertanding, pemerintah yang berpartisipasi dalam boikot menyebutkan masalah hak asasi manusia di Xinjiang dan Tibet serta agresi militer terhadap Taiwan dan India. Negara-negara lain yang tidak mengirimkan perwakilan diplomatik, menyebutkan kekhawatiran terkait pandemi COVID-19.

Cina dan Kesehatan Masyarakat

Sejak China berpartisipasi dalam Majelis Kesehatan Dunia pertama pada tahun 1948, negara tersebut selalu diwakili dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan kesehatan masyarakat khusus PBB. 

Namun, PBB mengakui pemerintah ROC di Taiwan sebagai pemerintah resmi Tiongkok hingga tahun 1972, ketika RRT berhasil masuk dan memantapkan dirinya sebagai satu-satunya perwakilan Tiongkok di PBB dan WHO. 

Sifat politis dari status China di WHO dapat menimbulkan kebingungan, karena data kesehatan dari Taiwan digabungkan dengan data dari China daratan dan sedikit koordinasi yang terjadi antara kedua pemerintah. ROC telah berulang kali mengajukan tawaran untuk status pengamat di WHO dan sesekali diizinkan untuk berpartisipasi di bawah panji "Chinese Taipei".

Pada Desember 2019, virus corona baru, yang akhirnya diidentifikasi sebagai SARS-CoV-2, mulai muncul di Wuhan, Tiongkok, menyebabkan penyakit pernapasan fatal yang kemudian diidentifikasi sebagai COVID-19. Tanggapan China terhadap penyakit tersebut mendapat pujian dan kecaman dari komunitas internasional. 

Beberapa pengamat memuji keputusan China untuk memberlakukan pembatasan komprehensif pada perjalanan dan kemampuannya untuk memperluas kapasitas sistem perawatan kesehatannya. Namun, para kritikus menuduh pejabat China menyembunyikan informasi dan gagal mengatasi wabah tersebut dengan cukup cepat.Ketika WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada Maret 2020, para pejabat telah mengonfirmasi kasus COVID-19 di 114 negara, termasuk Amerika Serikat. 

Wabah itu membuat tegang hubungan antara Amerika Serikat dan China karena warga di kedua negara saling menyalahkan atas perannya dalam krisis tersebut. Para ilmuwan di seluruh dunia berupaya mengembangkan vaksin untuk bertahan melawan penyakit karena setiap negara mengadopsi strategi kesehatan masyarakatnya sendiri untuk menghadapinya. China mengadopsi kebijakan "nol-COVID" yang ketat yang mengamanatkan penutupan kota setiap kali kasus positif muncul.

China mengembangkan vaksinnya sendiri untuk melawan COVID-19, dan pemerintah menolak vaksin buatan luar negeri dengan tetap mempertahankan kebijakan nol-COVID.