Hubungan Diplomatik AS-Tiongkok: Dari Taiwan hingga Xinjiang dan Covid-19

Ketika Presiden AS Joe Biden bertemu langsung dengan Presiden China Xi Jinping untuk pertama kalinya pada November 2022, kedua pemimpin tersebut mengadakan diskusi yang tegang saat Biden menghadapi Xi mengenai beberapa masalah yang berkaitan dengan keamanan global, hak asasi manusia, dan perdagangan sambil juga menekankan perlunya perdamaian dan kerjasama antara kedua negara. 

Pada Februari 2023, pertemuan diplomatik tingkat tinggi dibatalkan setelah balon pengintai China ditemukan terbang di atas wilayah udara AS. China mencirikan balon itu sebagai pesawat cuaca sipil yang berkeliaran secara tidak sengaja. Namun, Amerika Serikat menyatakan bahwa itu adalah balon mata-mata dan akhirnya menembak jatuh pesawat itu di lepas pantai Carolina Selatan, memicu janji pembalasan dari China.

Transformasi Ekonomi Tiongkok
Selama dua puluh tujuh tahun pertama RRC, negara mengikuti kepemimpinan Mao Zedong. Mao memperkenalkan beberapa kampanye kontroversial untuk mentransisikan Tiongkok dari ekonomi agraris ke masyarakat sosialis industri. Beberapa dari kebijakan ini mengakibatkan bencana ekonomi, kelaparan, dan kematian jutaan orang Tionghoa. Di bawah pemerintahan Mao, China menjadi semakin terisolasi. Negara mengambil arah baru setelah kematian Mao pada tahun 1976.

Naiknya Deng Xiaoping menjadi pemimpin tertinggi pada tahun 1978 membawa reformasi yang menggeser China ke arah ekonomi pasar yang lebih. Deng mempromosikan reformasi ini sebagai

"Sosialisme dengan karakteristik China", sebuah pendekatan yang memungkinkan Deng menggerakkan negara ke arah yang baru tanpa merusak kekuasaan Partai Komunis. Reformasi lebih lanjut mendorong investasi asing dan memperluas perdagangan. 

Kebijakan Deng menyebabkan transformasi cepat ekonomi Tiongkok yang berlanjut setelah pensiun pada tahun 1989. Tiongkok melampaui Jepang untuk menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia (setelah Amerika Serikat) pada tahun 2010, dan pada tahun 2021 produk domestik bruto (PDB)-nya mencapai $17,73 triliun, menyumbang lebih dari 18 persen ekonomi global.

Ekonom memperdebatkan efek kebangkitan ekonomi China dan integrasinya dalam ekonomi dunia. Perusahaan AS mendapat manfaat dari memiliki akses ke pasar konsumen terbesar di dunia tetapi juga harus bersaing dengan perusahaan China yang tidak diwajibkan untuk mematuhi undang-undang perlindungan pekerja dan lingkungan serta kekayaan intelektual yang sama seperti perusahaan AS. 

Konsumen AS mendapat manfaat dari harga rendah barang buatan China, tetapi harga barang China yang lebih rendah membuat barang AS kurang kompetitif di pasar dunia. 

Beberapa kebijakan, seperti kontrol modal yang ketat ditempatkan pada nilai tukar mata uang Cina, renminbi (RMB), telah memicu tuduhan bahwa pemerintah telah gagal memenuhi kewajibannya sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan bahwa itu berusaha memberi industri Cina keuntungan ekonomi yang tidak adil.

Tuduhan manipulasi mata uang, pencurian kekayaan intelektual, dan praktik perdagangan tidak adil lainnya membuat Amerika Serikat meluncurkan perang dagang melawan China pada tahun 2018, ketika administrasi kepresidenan Donald Trump memberlakukan tarif pertamanya pada barang-barang China. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada jenis impor tertentu dan dimaksudkan untuk melindungi industri lokal dari persaingan asing. 

China membalas dengan tarifnya sendiri, dan pemerintahan Biden telah menerapkan kebijakan lebih lanjut yang bertujuan untuk melemahkan ekonomi China dan membatasi pengembangan teknologinya. Kebijakan pemerintahan Trump berfokus terutama pada perdagangan, dan pemerintahan Biden mengadopsi kebijakan tambahan untuk membatasi investasi AS dan mengurangi ketergantungan perdagangan pada China.