Mohon tunggu...
DAFFA FAADILLAH
DAFFA FAADILLAH Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa semester 5 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Efektivitas Optimalisasi Peran Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan dan PKPU Perspektif Hukum Perusahaan

5 November 2024   18:15 Diperbarui: 5 November 2024   18:27 75
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Daffa Fa'adillah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Email: daffafaadillah@students.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas optimalisasi peran Pengadilan Niaga dalam menangani perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari perspektif hukum perusahaan. Pengadilan Niaga memiliki fungsi krusial dalam menyelesaikan sengketa kepailitan dan PKPU guna melindungi kepentingannya para kreditur dan debitur serta memastikan keberlanjutan operasional perusahaan. Permasalahan dalam penanganan perkara kepailitan dan PKPU sering kali mencakup lambatnya proses persidangan, ketidakjelasan penafsiran hukum, dan inkonsistensi dalam penerapan putusan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peran Pengadilan Niaga telah dioptimalkan dalam mendukung prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam penyelesaian sengketa kepailitan dan PKPU. Meskipun Pengadilan Niaga telah berupaya meningkatkan efektivitas kinerjanya, masih terdapat tantangan signifikan seperti perbedaan interpretasi hukum dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. 

Dari perspektif hukum perusahaan, optimalisasi peran Pengadilan Niaga sangat penting untuk menjaga stabilitas bisnis dan mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi dalam penguatan regulasi, pelatihan hakim, dan pembaruan prosedur hukum untuk memastikan proses penyelesaian perkara yang lebih cepat, konsisten, dan adil. 

Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan kolaborasi antara otoritas peradilan dan lembaga pemerintah terkait serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Dengan demikian, optimalisasi peran Pengadilan Niaga diharapkan dapat mendukung perkembangan sistem hukum perusahaan yang lebih baik, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan meminimalisir risiko likuidasi perusahaan yang merugikan berbagai pihak terkait.

Kata Kunci: Pengadilan Niaga, Perkara kepailitan, Hukum Perusahaan, PKPU, Optimalisasi dan Efektivitas.

Abstract

This research analyzes the effectiveness of optimizing the role of the Commercial Court in handling bankruptcy cases and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) from a company law perspective. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun