Syukurlah, pemilihan berjalan lancar. Hanya saja saya lumayan dibuat terkejut oleh proses penghitungan surat suara yang ternyata cukup menguras energi.
Kami baru rampung menghitung dan merekap pukul sepuluh malam lebih ketika itu. Baru bisa pulang sekitar pukul sebelas karena musti menunggu kotak suara diambil oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Penatnya jangan ditanya. Namun demikian saya bukannya kapok, malah jadi ketagihan. Ya, menjadi anggota KPPS ternyata seseru itu.
Setelah Pemilihan Legislatif 2014, sebetulnya saya diminta Pak Bayan untuk kembali menjadi anggota KPPS di Pemilihan Presiden tahun sama. Namun terpaksa saya tolak karena sudah berjanji akan berlebaran di Jambi pada orangtua.
Alhasil, saya melewatkan kesempatan berperan serta dalam Pilpres 2014. Momen yang menjadi jalan bagi seorang Joko Widodo memimpin negara ini selama dua periode.
Karena mudik ke Jambi pula saya tidak bisa ikut mencoblos calon presiden pilihan. Ya sekalipun pilihan saya bukan pada sosok capresnya, tetapi malah cawapresnya.
Pilbup, Pilgub, Juga Pilkades
Tahun 2015, Pemalang punya hajatan Pemilihan Bupati. Lagi-lagi saya didatangi Pak Bayan dan diminta ikut menjadi anggota KPPS.
Kali itu tanpa pikir panjang saya langsung mengiyakan. Lagipula saya langsung nalar jika Pemilihan Bupati tidak akan serepot Pemilihan Legislatif yang surat suaranya ada empat jenis: DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI.
Peran saya di Pilbup Pemalang 2015 adalah penjaga tinta alias KPPS 7. Posisi yang sempat membuat terkantuk-kantuk karena tanpa diarahkan para pemilih sudah tahu harus mencelupkan jari usai mencoblos.
Sesuai dugaan, proses penghitungan surat suara berjalan cepat. Lepas Ashar saya dan teman-teman KPPS lain sudah meninggalkan TPS karena seluruh pekerjaan sudah rampung.
Selepas itu tak ada lagi pemilihan umum. Baru pada 2018 panggilan menjadi anggota KPPS kembali menghampiri, sebab masa jabatan Gubernur Jawa Tengah (waktu itu) Ganjar Pranowo sudah hampir habis.
