Awal Mula Pendidikan IPS dan Perkembangannya Hingga Kini di Indonesia

KELOMPOK 1 

Bunga Syntya Claudya (1405619033)

Nisrina Qatrunnada (1405619021)

Serly Indri Fikriani (1405619013)

Vina Nur Hanifah (1405619025)

Vio Alfian Zein (1405619017)

 

Awal mula lahirnya pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran social studies di Amerika yang dianggap sebagai salah satu Negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu (Huriah Rachmah,2014:43). Sesuai dengan pendapat Rudy Gunawan (2016:20) bahwa bidang studi IPS yang masuk ke Indonesia berasal dari Amerika Serikat, yang di negara asalnya disebut social studies. 

Jika dikaitkan dengan dinamika situasi dan kondisi atas fenomena sosial yang terjadi di Indonesia, maka urgensi perbaikan kurikulum IPS di Indonesia menjadi hal yang penting. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya perubahan yang terjadi di Indonesia dari masa ke masa, yakni dimulai dari masa pemerintahan orde baru sampai kepada era reformasi. Maka, perkembangan pendidikan IPS di indonesia sangat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. 

Perubahan dan perbaikan terhadap kurikulum pendidikan IPS perlu dilakukan agar pendidikan IPS dapat semakin nyata ke dalam permasalahan sosial yang terjadi saat ini dan dapat memberikan sumbangsih serta solusi yang tepat untuk mengatasi dinamika persoalan bangsa Indonesia. 

Pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan G30S/PKI, yang akhirnya dapat ditumpas oleh Pemerintahan Orde Baru. Perkembangan pendidikan IPS selanjutnya dapat kita ketahui dengan melihat kajian historis perjalanan pendidikan IPS di Indonesia sampai saat ini.

Kurikulum IPS 1974-1975 

Pada tahun 1972-1973, konsep Pendidikan IPS sendiri sebenarnya sudah mulai masuk ke ranah persekolahan yang dikemas dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung dan dikembangkan oleh komunitas akademik pengembang kurikulum yang berasal dari IKIP Bandung itu sendiri. 

Tahun 1974 pada kurikulum SMP terdapat disiplin ilmu yang termasuk ke dalam Pendikan IPS sebagai mata pelajaran pendamping, yaitu Sosiologi, Antropologi dan Politik. Perkembangan Pendidikan IPS pada tahun 1974 disempurnakan kembali padan tahun 1975 dengan berdasar pada teori, model dan desain kurikulum modern. Pada tahun 1975, mata pelajaran IPS mulai diperkenalkan secara formal dan nasional dalam kurikulum 1975 untuk jenjang SD, SMP dan SMA. 

Pada tahun 1975 ini juga, mata pelajaran IPS memuat materi-materi ilmu sosial yang meliputi sejarah, geografi, ekonomi, koperasi, PPKn, serta tata buku dan hitung dagang pada jenjang SMA. Dikutip dalam Jurnal Pendidikan IPS Indonesia oleh Hidayat yang mengacu pada penjelasan Winataputra bahwa kurikulum 1975 menampilkan Pendidikan IPS dalam empat profil, yaitu:

1. Pendidikan Moral Pancasila menggantikan pendidikan kewargaan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship transmission.
2. Pendidikan IPS terpadu (integrated) untuk sekolah dasar.
3. Pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah dan ekonomi koperasi, dan
4. Pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG.

Kurikulum IPS 1984-1990

Pendidikan IPS dalam kurikulum 1984 merupakan bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu pendidikan IPS dimasa kurikulum 1974.Pada tahun 1984 konsep kurikulum pembelajaran IPS telah mencangkup disiplin ilmu pemerintahan dan politik yang istilahkan dengan PMP (Pendidikan Moral dan Pancasila)  dengan tujuan untuk melengkapi apa-apa yang dibutuhkan terkait keilmuan moral dan sosial. 

Kemudian di tahun selanjutnya pada 1986, bidang antropologi dan sosiologi telah mulai berlaku di tingkat SLTA.  Menurut (Rudy Gunawan, 2016 dalam Hidayat,2020) pada kurikulum 1984 nama IPS digunakan untuk menyebutkan nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar MI/SD dan MTs/SMP masih sama seperti halnya kurikulum 1974. 

Namun di tingkat sekolah menengah atas (SMA) pendidikan IPS yang sudah menggunakan disiplin ilmu berlaku sebagai penamaan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sejalan dengan hal tersebut (Hamid Hasan, 1996:44 dalam Hidayat,2020) pendekatan atau bentuk pengajaran IPS digunakan pada tahun tersebut dilakukan melalui 2 cara yang berbeda pada tiap tingkatannya, yaitu :

Jenjang SMP: Pendekatan integratif dan pendekatan struktural untuk IPS. Dalam hal ini pendekatan integratif yang dimaksud merupakan pembelajaran sesuai dengan realita dilapangan atau dunia nyata dimana fenomena di dunia nyata terjadi tanpa adanya batas-batas yang jelas.

Jenjang SMA: Pendekatan disiplin yang terpisah (separated disciplinary approach). Sedangkan pada tataran sekolah menengah atas (SMA), pendidikan IPS disajikan secara terpisah dalam arti jelas batasan-batasan materi yang diberikan, dan memiliki GBPP masing-masing mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmu yang disajikan.

Seiring berjalannya waktu, konsep IPS dalam kurikulum turut berkembang sampai dengan tahun 1990an. Perkembangan pendidikan IPS ditahun 1990an ini juga memiliki 2 konsep menurut (Huriah Rachmah,2014 dalam Hidayat,2020)yaitu:

IPS yang diajarkan dalam tradisi "citizenship transmission" dalam bentuk mata pelajaran pendidikan pancasila, kewarganegaraan dan sejarah nasional.

Pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi "social science" dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMA, dan tergabung di SLTP dan SD melalui mata pelajaran IPS.

 Kurikulum IPS 1994 dan 2004 (KBK)

Kurikulum 1994 merupakan kurikulum yang menggantikan Kurikulum 1984 yang sudah terlaksana selama 10 Tahun. Kurikulum 1984 mengalami pergantian karena diberlakukannya UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). 

Pada kurikulum 1994 mengalami perubahan yang sangat signifikan salah satunya mengenai perubahan waktu pembelajaran, dimana yang sebelumnya menggunakan semester berubah menjadi sistem caturwulan. 

Pergantian ini dirancang agar peserta didik lebih banyak untuk menyerap materi pembelajaran, hal tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap mata pelajaran salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Perubahan utama yang terjadi dalam Mata Pelajaran IPS adalah isi pembelajarannya yang semakin sarat akan materi. Mata pelajaran IPS pada Kurikulum 1994 memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan berpikir rasional tentang gejala-gejala sosial, mengembangkan negara dan masyarakat Indonesia baik masa lalu dan masa kini (Depdikbud, 1993; Effendi, 2012). 

Namun dalam kritiknya materi-materi IPS yang dipelajari dinilai tidak sejalan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1994 sarat dengan berbagai pengetahuan yang lebih makro, sehingga untuk situasi mikro bagi Indonesia dianggap kurang relevan (Aman, 2011:6).

Pasca reformasi telah berjalan selama 5 tahun, kurikulum Indonesia kembali mengalami perubahan pada tahun 2004 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Salah satu perubahan besar yang terjadi pada kurikulum ini adalah dihapusnya sistem caturwulan dan kembalinya sistem semester. 

Dalam mata pelajaran IPS terdapat empat antara kurikulum 1994 dengan KBK, yaitu perbedaan dalam hal kewenangan pengembangan, pendekatan pembelajaran, penataan muatan (content) termasuk struktur program dan model sosialisasi.

Pada kurikulum 2004 pemerintah hanya mengembangkan kompetensi sebagai standar, berbeda dengan kurikulum 1994 yang sekitar 80% merupakan hasil campur tangan pemerintah pusat. Kemudian kurikulum 2004 menggunakan pendekatan kompetensi sementara kurikulum 1994 menggunakan pendekatan muatan. Dan terakhir Implementasi kurikulum 1994 tidak diawali dengan kegiatan uji coba. KBK didahului dengan kegiatan uji coba yang dilakukan di sekolah-sekolah secara bertahap sebelum akhirnya ditetapkan secara nasional (Enoh, 2005:5).

Kurikulum IPS 2006 (KTSP)

Belum genap 5 tahun KBK diganti dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 dimana masing-masing sekolah  diberikan hak  prerogratif  untuk  merancang  dan mengembangkan  kurikulumnya  sendiri sesuai  kondisi  sosial  dan keadaan  lokal  setempat  dilingkungan  sekolah  tersebut. Pada pembelajaran mengedepankan konsep penguasaan materi minimal yang diukur menggunakan KKM oleh siswa yang kemudian disebut dengan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran tuntas (mastery learning).

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) berjalan selama dua tahun yang selanjutnya dilakukan peninjauan ulang sehingga memunculkan kurikulum 2006 yang disebut dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini diperkuat dengan dikeluarkanya undang-undang sisdiknas baru yang disahkan yaitu undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003.

Perkembanganya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) secara teknis didukung dengan munculnya Peraturan Mentri nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Standar materi menggunakan istilah Standar Komptensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). SK dan KD merupakan standar yang dibuat oleh pemerintah dimana dalam menyampaikan muatan materi oleh guru kepada siswa tidak boleh dikurangi namun dapat ditambah dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik di masing-masing sekolah.

Dalam kurikulum mata pelajaran IPS pada jenjang SD belum mencakup dan mengakomodasi seluruh disiplin ilmu sosial. Namun terdapat ketentuan bahwa melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggungjawab, serta warga dunia yang cinta. 

Begitupum pada jenjang SMP dengan cakupan pendidikan IPS yang disebut dengan istilah IPS terpadu untuk memadukan materi geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Meski menggunakan istilah terpadu dan guru dibekali dengan satu buku IPS terpadu namun materi IPS terpadu masih disampaikan secara terpisah sesuai dengan pembagian pada SK dan KD pada mata pelajaran IPS.

Pada jenjang SMA pendidikan IPS tetap diberikan secara terpisah (separated). Hal tersebut berarti materi pelajaran dikembangkan dan disusun mengacu pada beberapa disiplin ilmu sosial secara terpisah. IPS untuk SMA/MA lebih mengarah pada rumpun ilmu, sedangkan untuk pelajarannya semdiri sudah dipecah menjadi sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan antropologi.

 Kurikulum IPS 2013

Perkembangan kurikulum selanjutnya terjadi pada tahun 2013. Pemerintah melakukan peninjauan dan evaluasi kemudian menyusun kurikulum yang bersifat keterbaruan. Perkembangan kurikulum 2013 dalam tataran implementasi banyak dipengaruhi oleh perubahan regulasi di tataran pemerintahan pusat yaitu pergantian Kepala Negara Indonesia dan kelengkapan pimpinan pemerintah lainya. Hal ini berdampak pada perbedaan pandangan terhadap pembuat kurikulum 2013 dengan penentu kebijakan pemerintah yang baru dibentuk, sehingga kurikulum 2013 belum sepenuhnya diimplementasi sudah dilakukan revisi yaitu dengan dikeluarkanya Permendikbud RI No. 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013.

Perubahan yang terjadi pada pemberian istilah yaitu standar kompetensi menjadi kompetensi inti, dimana dalam kompetensi inti ini menekankan pada sikap spiritual yang harus dimiliki. Mata pelajaran pendidikan IPS pada kurikulum 2013 sudah lebih mengalami pengintegrasian materi terutama di sekolah dasar dan menengah pertama. Lebih terpadu dalam proses pembelajaranya. 

Menggunakan model keterpaduan integrated yang merupakan model keterpaduan yang mana suatu tema merupakan topik-topik yang beririsan dan tumpang tindih dari bidang-bidang keilmuan. Sedangkan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) materi pendidikan IPS masih tetap disampaikan secara terpisah untuk mempersiapkan dan membekali peserta didik kejenjang berikutnya yaitu perguruan tinggi.

Kesimpulan 

Pendidikan IPS adalah rumpun ilmu sosial yang dibangun dan disempurnakan berdasarkan ilmu -- ilmu lain yakni sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan antropologi. Pendidikan IPS di Indonesia pada awalnya lahir sebagai dampak dari fenomena sosial yakni permasalahan ras yang ada di Amerika Serikat. Namun, pada akhirnya pembahasan mengenai pendidikan IPS dinilai terlalu makro dan kurang berhubungan dengan situasi Indonesia. 

Sehingga perbaikan demi perbaikan kurikulum pendidikan IPS di Indonesia dilakukan demi mendapatkan pembelajaran yang nyata sesuai dengan perkembangan fenomena sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait situasi politik yang sedang dijalankan di tiap periode. 

Perkembangan historis pendidikan IPS di Indonesia dibagi menjadi Kurikulum Pendidikan IPS tahun 1974-1975, Kurikulum Pendidikan IPS tahun 1994-1990, Kurikulum Pendidikan IPS tahun 1994, Kurikulum Pendidikan IPS tahun 2006, dan Kurikulum Pendidikan IPS tahun 2013.

Referensi

Amad. 2011. Problematika Penerapan Kurikulum IPS Materi Sejarah di SMP PIRI Ngaglik Sleman. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 8(1): 1-24.

Birsyada, Muhammad Iqbal. 2014. Sejarah Perkembangan IPS di Indonesia. Jurnal Sosialita,

Vol. 1,No. 2. Hlm 239

Effendi, R. 2012. Perspektif dan Tujuan IPS. Diterbitkan 8 Maret 2012 di http://file.upi.edu/browse.php?dir=Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196209261989041-RIDWAN_EFFENDI/. Direktori File UPI.

Endayani, Henni. 2018. Sejarah dan Konsep Pendidikan IPS. Jurnal ITTIHAD, Vol. 2 No. 2, hlm 117-127.

Enoh, M. 2005. Pendekatan Pembelajaran Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol 12(1): 1-8.

Hidayat. 2020. Tinjauan Historis Pendidikan IPS di Indonesia. Jurnal Pendidikan IPS Indonesia, Vol 4 No 2, hlm 147-154.

Huriah Rachmah. 2014. Pengembangan Profesi Pendidikan IPS.Bandung. Alfabeta

Rudy Gunawan.2016.Pendidikan IPS, Filosofi, Konsep dan Aplikasi. Bandung.Alfabeta.

Wiyono,Hadi. 2021. Pendidikan IPS.Klaten. Lakeisha. Hlm 57-60