Awal Mula Pendidikan IPS dan Perkembangannya Hingga Kini di Indonesia

Kurikulum IPS 1974-1975 

Pada tahun 1972-1973, konsep Pendidikan IPS sendiri sebenarnya sudah mulai masuk ke ranah persekolahan yang dikemas dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung dan dikembangkan oleh komunitas akademik pengembang kurikulum yang berasal dari IKIP Bandung itu sendiri. 

Tahun 1974 pada kurikulum SMP terdapat disiplin ilmu yang termasuk ke dalam Pendikan IPS sebagai mata pelajaran pendamping, yaitu Sosiologi, Antropologi dan Politik. Perkembangan Pendidikan IPS pada tahun 1974 disempurnakan kembali padan tahun 1975 dengan berdasar pada teori, model dan desain kurikulum modern. Pada tahun 1975, mata pelajaran IPS mulai diperkenalkan secara formal dan nasional dalam kurikulum 1975 untuk jenjang SD, SMP dan SMA. 

Pada tahun 1975 ini juga, mata pelajaran IPS memuat materi-materi ilmu sosial yang meliputi sejarah, geografi, ekonomi, koperasi, PPKn, serta tata buku dan hitung dagang pada jenjang SMA. Dikutip dalam Jurnal Pendidikan IPS Indonesia oleh Hidayat yang mengacu pada penjelasan Winataputra bahwa kurikulum 1975 menampilkan Pendidikan IPS dalam empat profil, yaitu:

1. Pendidikan Moral Pancasila menggantikan pendidikan kewargaan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship transmission.
2. Pendidikan IPS terpadu (integrated) untuk sekolah dasar.
3. Pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah dan ekonomi koperasi, dan
4. Pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG.

Kurikulum IPS 1984-1990

Pendidikan IPS dalam kurikulum 1984 merupakan bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu pendidikan IPS dimasa kurikulum 1974.Pada tahun 1984 konsep kurikulum pembelajaran IPS telah mencangkup disiplin ilmu pemerintahan dan politik yang istilahkan dengan PMP (Pendidikan Moral dan Pancasila)  dengan tujuan untuk melengkapi apa-apa yang dibutuhkan terkait keilmuan moral dan sosial. 

Kemudian di tahun selanjutnya pada 1986, bidang antropologi dan sosiologi telah mulai berlaku di tingkat SLTA.  Menurut (Rudy Gunawan, 2016 dalam Hidayat,2020) pada kurikulum 1984 nama IPS digunakan untuk menyebutkan nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar MI/SD dan MTs/SMP masih sama seperti halnya kurikulum 1974. 

Namun di tingkat sekolah menengah atas (SMA) pendidikan IPS yang sudah menggunakan disiplin ilmu berlaku sebagai penamaan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sejalan dengan hal tersebut (Hamid Hasan, 1996:44 dalam Hidayat,2020) pendekatan atau bentuk pengajaran IPS digunakan pada tahun tersebut dilakukan melalui 2 cara yang berbeda pada tiap tingkatannya, yaitu :

Jenjang SMP: Pendekatan integratif dan pendekatan struktural untuk IPS. Dalam hal ini pendekatan integratif yang dimaksud merupakan pembelajaran sesuai dengan realita dilapangan atau dunia nyata dimana fenomena di dunia nyata terjadi tanpa adanya batas-batas yang jelas.

Jenjang SMA: Pendekatan disiplin yang terpisah (separated disciplinary approach). Sedangkan pada tataran sekolah menengah atas (SMA), pendidikan IPS disajikan secara terpisah dalam arti jelas batasan-batasan materi yang diberikan, dan memiliki GBPP masing-masing mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmu yang disajikan.

Seiring berjalannya waktu, konsep IPS dalam kurikulum turut berkembang sampai dengan tahun 1990an. Perkembangan pendidikan IPS ditahun 1990an ini juga memiliki 2 konsep menurut (Huriah Rachmah,2014 dalam Hidayat,2020)yaitu: