Awal Mula Pendidikan IPS dan Perkembangannya Hingga Kini di Indonesia

IPS yang diajarkan dalam tradisi "citizenship transmission" dalam bentuk mata pelajaran pendidikan pancasila, kewarganegaraan dan sejarah nasional.

Pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi "social science" dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMA, dan tergabung di SLTP dan SD melalui mata pelajaran IPS.

 Kurikulum IPS 1994 dan 2004 (KBK)

Kurikulum 1994 merupakan kurikulum yang menggantikan Kurikulum 1984 yang sudah terlaksana selama 10 Tahun. Kurikulum 1984 mengalami pergantian karena diberlakukannya UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). 

Pada kurikulum 1994 mengalami perubahan yang sangat signifikan salah satunya mengenai perubahan waktu pembelajaran, dimana yang sebelumnya menggunakan semester berubah menjadi sistem caturwulan. 

Pergantian ini dirancang agar peserta didik lebih banyak untuk menyerap materi pembelajaran, hal tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap mata pelajaran salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Perubahan utama yang terjadi dalam Mata Pelajaran IPS adalah isi pembelajarannya yang semakin sarat akan materi. Mata pelajaran IPS pada Kurikulum 1994 memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan berpikir rasional tentang gejala-gejala sosial, mengembangkan negara dan masyarakat Indonesia baik masa lalu dan masa kini (Depdikbud, 1993; Effendi, 2012). 

Namun dalam kritiknya materi-materi IPS yang dipelajari dinilai tidak sejalan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1994 sarat dengan berbagai pengetahuan yang lebih makro, sehingga untuk situasi mikro bagi Indonesia dianggap kurang relevan (Aman, 2011:6).

Pasca reformasi telah berjalan selama 5 tahun, kurikulum Indonesia kembali mengalami perubahan pada tahun 2004 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Salah satu perubahan besar yang terjadi pada kurikulum ini adalah dihapusnya sistem caturwulan dan kembalinya sistem semester. 

Dalam mata pelajaran IPS terdapat empat antara kurikulum 1994 dengan KBK, yaitu perbedaan dalam hal kewenangan pengembangan, pendekatan pembelajaran, penataan muatan (content) termasuk struktur program dan model sosialisasi.

Pada kurikulum 2004 pemerintah hanya mengembangkan kompetensi sebagai standar, berbeda dengan kurikulum 1994 yang sekitar 80% merupakan hasil campur tangan pemerintah pusat. Kemudian kurikulum 2004 menggunakan pendekatan kompetensi sementara kurikulum 1994 menggunakan pendekatan muatan. Dan terakhir Implementasi kurikulum 1994 tidak diawali dengan kegiatan uji coba. KBK didahului dengan kegiatan uji coba yang dilakukan di sekolah-sekolah secara bertahap sebelum akhirnya ditetapkan secara nasional (Enoh, 2005:5).