Penambahan kementerian justru dikhawatirkan akan menimbulkan inefisiensi, pemborosan anggaran, dan politisasi birokrasi, serta mengurangi efektivitas pengawasan dari parlemen. Oleh karena itu, pemerintah baru direkomendasikan untuk memfokuskan pada peningkatan kualitas dan efisiensi birokrasi, bukan pada ekspansi jumlah kementerian.
Solusi bukanlah dengan menghindari penambahan kementerian, melainkan memastikan bahwa penunjukan pejabatnya berdasarkan kompetensi dan profesionalisme, bukan semata-mata kepentingan politik.
Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu menjawab tantangan ini dengan membentuk kabinet gemuk ini yang berorientasi pada hasil, sehingga penambahan kementerian justru memperkuat, bukan melemahkan, kinerja pemerintahan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H