Militer, Demokrasi, dan Pancasila (Memperingati 100 Tahun TB Simatupang, 28 Januari 1920 - 2020))

Pak Sim mengingatkan, bahwa Orde Baru telah dibeli dengan harga yang sangat mahal (penulis : mungkin yang dimaksud antara lain jatuhnya korban di kalangan rakyat setelah G30S berakhir? Yang ditaksir berkisar antara 500 ribu hingga 3 juta jiwa?) dan meminta Orde Baru tidak mengulangi pengalaman Orde Lama tersebut, serta agar Orde Baru konsekuen menjalankan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 

1508492388616-suharto-fall-5e2ee3f8d541df62f9642f42.jpeg

Sejarah menunjukkan, seruan Pak Sim bagaikan teriakan di padang gurun.  Orde Baru tidak mengindahkan seruan Pak Sim, dan mengulangi kembali kegagalan Orde Lama.  Di tahun 1998, Orde Baru bisa disebut berakhir, dan bangsa kita memasuki era yang disebut "Reformasi".

Era Reformasi : Membumikan Pancasila -- Membuat Model Pembangunan 

Sejak era Reformasi, peranan militer memang di reorganisasi menjadi kekuatan pertahanan keamanan.  Perannya sebagai fungsi sosial politik semakin berkurang, walau bukan berarti tidak ada.

Menjelang akhir tahun 2019, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga seorang purnawirawan Jenderal Angkatan Darat mengusulkan bahwa pemerintah bisa saja merekrut perwira-perwira militer untuk mengisi jabatan di kementerian dan pemerintahan.  Wacana tersebut menjadi kontroversial.  Publik sepertinya masih trauma dengan era otoriter Orde Baru, ketika birokrasi militer berkelindan dengan birokrasi politik. 

Ditinjau dari obsesi pak Sim, apakah semakin berkurangnya peran militer saat ini sesuai dengan kondisi yang diharapkannya?  Penulis berpendapat bahwa di sinilah arti penting pemikiran Pak Sim.  

Tujuannya bukan semata semakin tidak menonjolnya militer, namun apakah demokrasi yang tumbuh, telah mengamalkan Pancasila?  Apakah Pancasila dapat dioperasionalkan/dikonkritkan dalam kegiatan pembangunan kita? 

Apakah kekuasaan itu dapat dihubungkan dengann pengamalan Pancasila, supaya dia tidak makin menghilangkan kerukuman beragama, kesegaran dan kehidupan moral dan spiritual, tapi justru mendorongnya; jangan menghilangkan nilai manusia, tapi justru mendorongnya; jangan melemahkan kesatuan bangsa, tapi justru menyuburkannya, jangan menghilangkan demokrasi, tapi mendorongnya, dan jangan menghilangkan keadilan sosial, tapi justru meningkatkannya. 

Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila (PNSPP) memang obsesi Pak Sim yang utama, dan menurut Penulis, hal inilah arti penting pemikiran Pak Sim bagi kita di abad ke-21 ini, supaya kita semua publik mengingatkan penyelenggara pemerintahan untuk mengamalkan Pancasila, dan publik juga berpartisipasi dalam proses pembangunan yang sedang berjalan.     

Fokus perhatian publik harusnya didorong kembali ke hal yang lebih fundamental, apakah pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini, merupakan pengamalan Pancasila? Publik berhak menuntut penyelenggara negara mengamalkan Pancasila.   

Presiden Jokowi memang telah membentuk BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).  Program dan kegiatan yang dilakukan berbentuk melakukan sosialisasi Pancasila kepada masyarakat.  Memang sepertinya saat ini ada arus yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.  Kegiatan sosialisasi macam apa yang dilakukan untuk menjawab tantangan terhadap Pancasila?  Sepertinya, kegiatan sosialisasi diarahkan ke masyarakat.  Sementara, sepertinya, justru sosialisasi yang lebih penting adalah kepada pemerintah sendiri, sebagai penyelenggara pemerintahan.