Sebagai Bupati petahana, Eep memiliki hak prerogatif untuk memilih sendiri calon wakil bupati yang dianggap bisa berkerjasama dengannya. Pertanyaan dan keberatan dari DPD dan DPP tentang sosok Ojang bisa dijawab Eep dengan dukungan Maruarar Sirait, salah satu ketua DPP dan anggota DPR RI dari dapil Subang. Maruarar atau Ara dikenal sebagai salah satu pelindung Eep sekaligus seteru musuh lama Eep, Rudi Harsa Tanaya, ketua DPD PDIP Jawa Barat. Eep pastinya telah lama mendengar ujar-ujar ‘seteru musuhku adalah kawanku’.
 Dari empat pasangan calon Bupati/wakil Bupati non petahana, hanya pasangan Imas-Primus yang diusung Golkar dan Demokrat yang dianggap pesaing berat Eep-Ojang. Imas dengan kendaraan politik Golkar merupakan salah salah satu tokoh yang memiliki basis pendukung kuat di kawasan Subang Utara atau pantura. Sementara Primus Yustisio yang diusung Demokrat dianggap masih memiliki aura keartisan yang bisa menjadi vote getter di wilayah Subang tengah dan selatan.
Riak-riak di internal PDIP Subang yang menganggu soliditas partai, ditambah tingkat popularitas dan elektabilitas pasangan Imas-Primus, membuat banyak kalangan internal partai menjadi pesimis dan menyalahkan Eep karena menggandeng Ojang yang sama sekali tidak memiliki kontribusi meraih suara. Pasangan Eep-Ojang akhirnya memenangkan pikada tersebut dengan meraih 34,10% suara, hanya unggul tipis dari pasangan Imas-Primus yang memperoleh 32,85 % suara. Untuk sementara Eep berhasil membuktikan bahwa kalkulasi dan keputusan politiknya benar. Kemenangan itu juga mengubur mimpi lawan-lawan politiknya diinternal partai yang akan mendesak penyelenggaraan muscablub jika Eep-Ojang kalah.
Mimpi Menjadi Gubernur
Keberhasilan Eep mengamankan jabatan Bupati untuk kedua kalinya dan mengamankan kunci rumah politiknya dengan menjadi Ketua PDI Subang, membuat Eep berani mematok target tinggi untuk menjadi Gubernur Jawa Barat dan kemudian menggantikan Rudi Harsa sebagai ketua DPD PDIP Jawa Barat.
Menjelang akhir tahun 2011, dua tahun sebelum pilgub Jawa Barat 2013, PDIP Jawa Barat merilis beberapa nama yang akan menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat yang rencananya akan diusung kader partai. Eep, Bupati Cirebon Dedi Supardi, Aang Hamid Bupati Kuningan, Gatot Tjahyono Pengurus PDIP Jawa Barat dan Rieke’Oneng’ Diah Pitaloka. Semuanya, kecuali Gatot memiliki peluang besar untuk diusung PDIP menjadi bakal calon.
Eep sendiri sebetulnya sudah mulai keluar keringat dingin karena mulai dibidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas dugaan korupsi Upah Pungut. Tapi Eep mencoba tetap (pura-pura) serius menggalang dukungan dan menunjukan ke internal partai dipusat dan ke dirinya sendiri, bahwa ia tidak bersalah dan kasus korupsi upah pungut hanyalah riak kecil yang bisa ia lewati dengan selamat.
Ara yang menjadi Ketua Umum Taruna Merah Putih (salah satu organisasi sayap PDIP) menjadi jembatan komunikasi Eep dengan Rieke yang merupakan Sekjen Taruna Merah Putih. Oneng yang mulai sering muncul di televisi dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI merupakan salah satu nama yang dianggap memiliki peluang lebih besar untuk diusung PDIP dibanding nama-nama lain. Eep yang bermaksud mengunci Oneng, mulai menyebarkan alat peraga kampanye yang memuat foto dirinya dan Oneng sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat pada pilgub 2013 nanti. Parahnya Oneng van oon tidak ngeh dengan tingkat keseriusan kasus upah pungut yang mulai membelit Eep. Tidak pernah ada kata keberatan atau protes dari Oneng terhadap Eep yang sebetulnya terburu-buru memasang alat peraga kampanye, sementara pilgub masih jauh.
Sayangnya mimpi indah Eep untuk meresmikan jalinan cintanya dengan Oneng dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat harus diakhiri. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat malah membawa Eep ke sidang yang lain. Sidang pengadilan tipikor Bandung, bukan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat. Sendirian, tidak bersama Oneng. Sementara Oneng pun gagal menjadi pengantin di Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat karena Ia dan Teten Masduki kalah suara dari pasangan petahana Ahmad Heryawan Dedi Mizwar di Pilgub 2013.
Runtuhnya Rezim Eep
Kasus upah pungut sebetulnya mulai disidik oleh Kejaksaan Negeri Subang sejak tahun 2008. Kelihaian Eep dalam ‘menangani’ kasus yang tersebut membuat pihak kejari Subang lemas tak berdaya dan kehabisan tenaga. Kejaksaan tinggi Jawa Barat yang pada tahun 2011 mengambil alih kasusnya, sampai menyusun strategi dan membentuk tim khusus untuk menangani Eep.
