Jadi, misalnya, konstruksi ruang hubungan tentu berasal dari konsepsi yang berbeda mengenai ruang publik dan privat, dalam arti privat adalah ruang yang merespons individu dan dalam kaitannya dengan kekuasaan pengambilan keputusan yang berasal langsung dari subjek. konstitusinya sendiri, sedangkan publik berarti suatu gagasan tentang keseluruhan, suatu rujukan pada apa yang menjadi milik setiap orang, tetapi yang terpenting adalah suatu konstruksi abstrak yang tidak ada dengan sendirinya, tetapi memerlukan kesopanan dan kesepakatan.
Untuk keberadaannya, pihak privat pun memerlukan adanya publik, yaitu adanya pengakuan dari mereka yang hidup dalam masyarakat barang-barang tersebut dapat bersifat privat, tetapi juga bersifat publik. Dan subjek hanya menjadi individu publik selama mereka menjadi warga negara dan selama mereka mampu mengambil keputusan.
Oleh karena itu, baik gagasan tentang masyarakat sipil maupun ciri-ciri perilaku warga negara merupakan kunci untuk memahami kehidupan dalam masyarakat, setidaknya dalam sistem demokrasi.
Sekarang, gagasan mengenai publik dan bukan privat tidak selalu ada. Menurut Weber, pemisahan antara aset publik dan keuangan pribadi merupakan proses bertahap yang tujuan mendasarnya adalah pemisahan aset domestik dari anggaran publik, pembentukan birokrasi negara dan tentara (Weber). Dalam pengertian ini, seperti yang ditunjukkan oleh Bockelmann (1983), struktur sosial dan khususnya kelas borjuis adalah mereka yang menentukan gagasan masyarakat dengan rujukan yang jelas pada sifat kepemilikan pribadi mereka, namun juga dalam kaitannya langsung dengan kekuasaan mereka. kelas. Seperti yang diungkapkan Locke, konsep kepemilikan pribadi tampaknya diasosiasikan dengan konsep masyarakat sipil (Locke).
Selanjutnya, gagasan tentang pihak swasta akan berkembang seiring dengan keseluruhan konstruksi sipil dan warga negara hingga berkembang menjadi diferensiasi progresif antara masyarakat sipil dan Negara. Dengan demikian, konsep publik secara bertahap memperoleh salah satu konotasinya saat ini, lebih menghubungkannya dengan gagasan negara.
Di sisi lain ada pengertian pasar. Kemunculannya tentu saja berkaitan dengan liberalisme tetapi juga dengan asal usul kapitalisme sebagai hak fundamental atas akumulasi kekayaan.
Pada kenyataannya, konsep asal mula Negara dan perkembangan pasar adalah paralel. Keduanya terhubung pada saat munculnya kekuasaan yang didukung oleh nilai tukar yang disepakati. Oleh karena itu, wajar jika batasan antara masyarakat sipil dan Negara, atau antara sektor swasta dan publik, dipahami secara berbeda, karena batasan tersebut merupakan fungsi dari definisi atau redefinisi mengenai apa yang berada dalam kompetensi ranah privat, dan yang bersifat publik. Tentu saja, definisi apa pun dalam pengertian ini menyiratkan konstruksi konsensus.
Namun terdapat perbedaan perspektif mengenai cara terbaik untuk mencapai konsensus. Di sisi lain, pencarian konsensus memerlukan artikulasi khusus antara Negara dan masyarakat sipil, dan partisipasi masing-masing masyarakat dalam kehidupan sosial akan bergantung pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil pada penugasan yang diberikan kepada mereka, baik Negara maupun masyarakat sipil. masyarakat, dalam tanggung jawab untuk mencapai kesepakatan dan melaksanakannya.
Jadi, misalnya, dari teori politik, fungsionalisme akan menganjurkan penerapan proses sosialisasi yang pada saat tertentu akan bertanggung jawab untuk mengurangi konflik dan memastikan konsensus; Historisisme akan membahas masalah legitimasi dalam hal menjamin hidup berdampingan antar subjek, serta kebutuhan untuk mencapai legitimasi dalam pengambilan keputusan melalui pilihan bebas; sementara materialisme historis akan mengingatkan kita akan ketegangan abadi antara kelas dominan dan kelas subaltern, yang menunjukkan , mau tidak mau, konsensus dipaksakan melalui aparat ideologis Negara dengan tujuan yang jelas-jelas hegemonik.
Oleh karena itu, cara mencapai konsensus bergantung pada perbedaan visi masyarakat sipil dan negara. Bagi sebagian orang, berdasarkan teori liberalisme politik dan demokrasi, subjek mampu membuat keputusan yang bebas dan rasional; sehingga diskusi yang rasional dan bebas dengan orang lain tentu akan menghasilkan konsensus. Oleh karena itu, konsensus hanya dapat dicapai jika logika, dialog, argumentasi, dan diskusi rasional diutamakan. Diskusi rasional tidak bisa tidak berasal dari argumentasi bebas. (Jurgen Habermas).
Namun bagi sebagian lainnya, dialog tidak mungkin dilakukan karena subjeknya tidak bebas, namun rasionalitasnya dibatasi oleh manipulasi dan pemerasan yang secara historis telah menjadi korbannya. Dalam pengertian ini, manusia tidak mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, rasionalitasnya terhambat dalam argumentasi yang kuat, ia telah menjadi korban manipulasi dan propaganda sehingga tidak mampu mencapai konsensus dengan orang lain. Oleh karena itu, Negara harus mengambil kendali aktivitas sosial dan bersama-sama memutuskan apa yang terbaik bagi seluruh umat manusia dalam kerangka hidup berdampingan secara sosial.
