Diskursus Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional (1)

Bab 16, "Pada Penaklukan," berisi teori perang Locke, dan khususnya tentang hak-hak pemenang yang telah melakukan perang yang adil (yaitu, defensif).

[Hukum Perang] Singkatnya, hak penakluk adalah ini. Jika perang yang dia lakukan dibenarkan, dia memiliki hak lalim terhadap semua yang benar-benar mengambil bagian dalam, atau membantu, perang melawannya. Oleh karena itu ia memiliki hak untuk memulihkan kerusakan dan biaya dari tenaga kerja dan properti mereka, selama ia menghormati hak-hak pihak ketiga. Dia tidak memiliki hak atas orang lain yang tidak menyetujui perang, atau atas anak-anak tawanan; atau tentang kepemilikan yang satu dan yang lain. Oleh karena itu, penaklukannya tidak memberinya atau penerusnya gelar yang sah untuk memerintah mereka. Sebaliknya: dia sendiri adalah seorang agresor; jika dia mengambil tindakan apa pun terhadap mereka atau terhadap properti mereka, maka menempatkan dirinya dalam keadaan berperang dengan mereka.

Dalam bab 17, "Tentang Perampasan", dan 18, "Tentang Tirani", Locke menyangkal  penguasa yang melanggar hukum dapat memiliki hak kepatuhan. Posisi ini sama saja dengan menerima hak revolusi dan perlawanan. Bab terakhir 19, "Tentang Pembubaran Negara", membedakan antara pembubaran aparatur pemerintah dan pembubaran masyarakat.