Filsafat Moral Pemerintahan

Seorang utilitarian bertindak dalam posisi yang canggung di sini. Biasanya, dia akan mencari fakta sebelum mencoba menghitung konsekuensi dari tindakan yang mungkin dilakukan. Tetapi dalam kasus ini pertanyaannya adalah apakah mempertahankan ketidaktahuan, karena pengetahuan mungkin memaksa seseorang untuk membuat pilihan yang tidak diinginkan. 

Akuisisi pengetahuan bukanlah prosedur netral, sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Jadi kasus ini menghadirkan tantangan bagi gambaran tindakan-utilitarian sebagai orang yang dapat mengumpulkan semua bukti, menghitung dan kemudian memutuskan.

Utilitarianisme aturan lebih baik. Satu aturan yang masuk akal adalah  pemerintah harus mendapatkan nasihat hukum formal ketika ada keraguan serius tentang legalitas suatu kebijakan. Jika pemerintah berulang kali ditemukan telah bertindak secara ilegal, hal itu kemungkinan akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik. 

Lebih jauh lagi, sementara keraguan serius adalah kriteria yang samar-samar, itu tidak berbahaya samar-samar dalam cara  "menyimpan rahasia pemerintah kecuali ada keadaan luar biasa" adalah sangat kabur. 

Akal sehat memberi tahu kita bahwa, misalnya, risiko ilegalitas sebesar 25% akan menimbulkan keraguan serius, sehingga aturan tersebut keliru karena harus berhati-hati. Dibutuhkan nasihat hukum untuk diambil bahkan ketika ada peluang bagus  suatu kebijakan ternyata legal. 

Dan kemungkinan ilegalitas, walaupun mungkin sulit untuk diukur, jauh lebih mungkin dipahami dengan cara yang sama oleh semua orang daripada konsep seperti keadaan luar biasa. Kita semua tahu arti probabilitas persentase.

Akhirnya, deontologi mengidentifikasi dua tugas yang saling bertentangan. Pegawai negeri memiliki tugas untuk mencari tahu apa hukum itu dan menerapkannya dengan benar. Tetapi mereka  memiliki kewajiban untuk menjalankan bisnis pemerintah dengan cara yang mencapai tujuan yang ditetapkan oleh para menteri. 

Itu mungkin berarti tidak mendapatkan nasihat hukum yang tidak disukai, karena itu akan menjadi penghalang jalan di jalan keinginan menteri. Dengan demikian, deontologi memainkan perannya yang lazim dalam mengkonfrontasi kita dengan berbagai tugas tetapi tidak menunjukkan kita jalan ke depan.